BPBD Kulon Progo menyiapkan masyarakat siap hadapi fenomena La Nina

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan masyarakat di daerah potensi bencana hidrometeorologi yang ditimbulkan dari fenomena La Nina.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Ariadi di Kulon Progo, Senin mengatakan mengatakan BPBD telah mempersiapkan berbagai antisipasi dalam menghadapi musim hujan.

"Sesuai petunjuk dari Bupati Kulon Progo Sutedjo, kami telah menyiapkan kesiapsiagaan. Adapun langkah awal menghadapi potensi bencana itu dikoordinasikan dengan Kodim 0731, Polres Kulon Progo, Brimob, Basarnas dan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk PMI dan relawan, serta menyiapkan masyarakat di sekitar daerah yang berpotensi bencana," kata Ariadi.

Ia mengatakan dengan langkah ini maka seluruh aparat maupun relawan dipastikan sudah siap mengantisipasi apabila nanti terjadi bencana alam hidrometeorologi. Bencana yang sering melanda Kulon Progo ketika musim hujan itu adalah tanah longsor.

Bencana itu, kata dia, biasanya terjadi di wilayah perbukitan, seperti Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian wilayah di Kapanewon Pengasih. Untuk menghadapi bencana itu, pihaknya sudah menyiapkan berbagai peralatan dan melakukan perbaikan terhadap alat pendeteksi bencana longsor yang terpasang di titik-titik rawan.

"Kami juga menyiapkan anggaran yang khusus disediakan untuk menangani bencana, melalui biaya tak terduga (BTT) 2021 sebesar Rp5 miliar," katanya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi (Staklim) BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas mengatakan saat ini fenomena La Nina lemah hingga sedang, tengah terjadi di Indonesia, tak terkecuali wilayah DIY, khususnya Kulon Progo. Dampak fenomena alam ini dapat menaikkan intensitas curah hujan antara 20-40 persen dari kondisi normal. Akibatnya, bisa memunculkan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang.

”Sehingga diharapkan pemangku kebijakan dan masyarakat waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang yang dimungkinkan terjadi pada saat musim hujan yang bersamaan dengan adanya fenomena ini,” kata Reni.

Reni menjelaskan potensi terjadinya La Nina mengikuti awal musim hujan di masing-masing wilayah. Kebetulan untuk Kulon Progo, awal musim hujan lebih dulu daripada kabupaten dan kota lain di DIY. Awal musim hujan di kabupaten itu, khsusnya bagian utara, diprediksi terjadi pada Oktober dasarian dua atau sekitar pertengahan bulan. Kemudian disusul wilayah lain, seperti Sleman bagian utara dan barat, Kulon Progo sisi selatan, Bantul dan Kota Yogyakarta pada Oktober dasarian tiga atau akhir bulan ini. Dan terakhir wilayah Gunung Kidul yang diprediksi hujan pada awal November.

“Dengan memasuki awal musim hujan, tentunya potensi penambahan intensitas curah hujan juga mengikuti masing-masing wilayah tersebut. Jika normalnya musim hujan di Kulonprogo curah hujannya sekitar 300 hingga 400 milimeter per bulan, maka dengan adanya La Nina ada penambahan 20 hingga 40 persen, artinya curah hujan yang tambah sekitar 80 hingga 160 milimeter per bulan. Hal ini akan memberikan dampak tersendiri terhadap potensi bencana hidrometeorolgi di wilayah Kulon Progo,” katanya.

Sementara itu Kepala BMKG Yogyakarta Agus Riyanto berharap pemerintah di tingkat kabupaten sampai dengan kapanewon (kecamatan) dan kalurahan dapat memanfaatkan informasi yang BMKG berikan terkait fenomena La Nina. Informasi ini menjadi bekal bagi pemangku kebijakan untuk melakukan persiapan sedini mungkin menghadapi potensi bencana.

"Secara umum BMKG ingin hadir di pemerintah daerah dan memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas dan mudah dipahami,” katanya.

Disinggung soal kesiapan Pemkab Kulonprogo menghadapi potensi bencana yang ditimbulkan La Nina, Agus menyebut bahwa pemkab sudah melakukan itu. Bahkan kata dia, sudah dilakukan koordinasi di tingkat kapanewon terkait kesiapan ini.

"Untuk meminimalisir dampak bencana itu, kami meminta masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memperhatikan kelaikan saluran drainase, kapasitas aliran sungai serta melakukan pemotongan terhadap pohon atau dahan yang sudah lebat," katanya.