DPP Kulon Progo minta petani segera mengisi e-RDKK pupuk bersubsidi

Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau kepada gabungan kelompok tani dan petani mengisi elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok kebutuhan pupuk bersubdisi untuk 2021 karena akan segera ditutup pada pertengahan November.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha di Kulon Progo, Jumat, mengatakan sedang melakukan gerakan penyusunan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) 2021 yang akan ditutup pada pertengahan November 2020.

"Kami di jajaran Dinas Pertanian dan Pangan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan balai penyuluh pertanian (BPP) sedang mengintensifkan sosialisasi dalam penyusunan e-RDKK. Kami berharap gapoktan dan petani aktif menyusun data kebutuhan pupuk," kata Aris.

Ia mengatakan petani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) bisa berkonsultasi ke balai penyuluh pertanian (BPP) terkait kebutuhan pupuk kelompoknya sudah masuk dalam e-RDKK 2021.

"Kalau sudah masuk, tolong dicek dan dilihat kembali, apakah ada yang tercecer. Harapan kami, semua kebutuhan pupuk subsidi semua masuk dalam e-RDKK, sehingga per 1 Januari 2021, petani dan gapoktan sudah masuk dalam e-RDKK, dan bisa menjadi jaminan dalam menebus pupuk bersubdisi," katanya.

Aris mengatakan sampai saat ini, baru 40 ribu petani yang memasukan data kebutuhkan pupuk bersubdi melalui e-RDKK. "Kami berharap petani dan gapoktan yang belum menyerahkan data kebutuhkan pupuk, segera menyusun kebutuhan pupuknya," katanya.

Terkait petani kesulitan mendapatkan pupuk pada masa tanam pertama September hingga Desember ini, Aris meminta petani untuk membeli pupuk non subsidi dan pupuk organik. Hal ini disebabkan pada 2019, petani di Kulon Progo banyak yang tidak menyusun RDKK kebutuhan pupuk bersubdi.

"Padangan masyarakat saat itu, tanpa RDKK masih dapat menebus pupuk bersubsidi. Kondisi itu memang setelah kita lihat, RDKK masih ada petani dan kelompok tani yang belum masuk. Sehingga kondisi seperti itu, harus menggunakan pupuk non subsidi dan pupuk organik. Kami minta petani melakukan pemeliharaan tanamannya supaya produktivitas tidak menurun," harapnya.

Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono meminta Dinas Pertanian dan Pangan mengawal penyusunan e-RDKK. Jangan sampai petani di Kulon Progo kesulitan mendapatkan pupuk bersubdi seperti saat ini.

"Sangat ironis sekali kondisi saat ini. 20 persen PDRB Kulon Progo ini ditopang dari sektor pertanian, tapi petani dibiarkan kesulitan mendapatkan pupuk. Kami minta ada sosusi subsidi supaya petani tetap berproduksi. Pemkab Kulon Progo harus berani mengeluarkan kebijakan diskresi pemberian subsidi terhadap pembelian pupuk kepada petani," harapnya.