Revisi perda ditetapkan nilai PBB Kota Yogyakarta 2021 alami perubahan

id PBB,revisi perda,yogyakarta

Revisi perda ditetapkan nilai PBB Kota Yogyakarta 2021 alami perubahan

Kompleks Gedung DPRD Kota Yogyakarta (Eka AR)

Yogyakarta (ANTARA) - Penentuan nilai ketetapan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta untuk tahun pajak 2021 akan mengalami perubahan setelah legislatif dan eksekutif menetapkan revisi kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.



“Karena sudah menjadi produk eksekutif dan legislatif, revisi perda ini harus ditaati. Perda ini juga menjadi payung hukum untuk menetapkan nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun depan,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Kamis.



Dengan revisi perda PBB tersebut, ia berharap polemik yang sempat muncul akibat kenaikan nilai ketetapan PBB yang cukup signifikan pada tahun pajak 2020 dapat diselesaikan.



Ia pun meminta wajib pajak untuk tidak khawatir terhadap nilai ketetapan PBB pada 2021 yang harus dibayarkan.



“Jika masyarakat atau wajb pajak masih merasa keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayarkan,  ruang untuk mengajukan keringanan tetap kami buka. Jadi, jangan khawatir,” katanya.



Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Perda PBB DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan tindak lanjut yaitu menyusun peraturan wali kota terkait pemberian stimulus dan keringanan PBB.



“Pemerintah Kota Yogyakarta juga harus segera melakukan sosialisasi terkait perda baru ini, termasuk nanti peraturan wali kota tentang stimulus dan keringanan,” katanya.



Nurcahyo meyakini, perubahan Perda PBB tersebut akan membawa perubahan positif dan disambut baik oleh wajib pajak, karena dimungkinkan akan ada penurunan nilai ketetapan pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.



Perubahan nilai ketetapan tersebut terjadi karena adanya perubahan persentase tarif dan penentuan kelas wajib pajak berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).



Wajib pajak yang berada di kelas 1 hingga kelas 4 diperkirakan menikmati penurunan nilai ketetapan PBB, sedangkan wajib pajak di kelas lima diperkirakan mengalami kenaikan ketetapan PBB. Wajib pajak di kelas 5 biasanya diisi oleh pelaku usaha skala besar.



Ia mencontohkan, wajib pajak di kelas 1 hingga kelas 4 yang pada 2020 memiliki ketetapan nilai pajak Rp10 juta, maka dengan mekanisme penghitungan baru pada 2021 nilai ketetapan pajaknya bisa turun menjadi Rp8 juta.



“Dimungkinkan masih ada hitungan pemberian stimulus sehingga nilai ketetapan pajak yang dibayarkan bisa saja semakin kecil,” katanya.



Ia berharap, penurunan nilai ketetapan PBB pada 2021 di sejumlah kelas tersebut memacu masyarakat atau wajib pajak untuk semakin tertib membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta berada di kelas 1 hingga kelas 4 yaitu mencapai sekitar 85 persen.

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar