DPRD Kulon Progo meminta Giripeni jadi pusat ekonomi baru

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, membuat program yang mencitrakan Giripeni sebagai kawasan penyangga Kota Metropolis Wates dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Akhid Nuryati di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan sebagai penyangga Kota Metropolis Wates, Giripeni harus memiliki program pembangunan kalurahan yang terukur, inovatif dan kreatif mulai dari infrastruktur hingga potensi lokal.

"Ke depan, Giripeni menjadi penyangga Kota Metropolis Wates, sehingga kami minta jajaran pemerintahan kalurahan lebih kreatif dan inovatif membuat rencana program pembangunan, supaya Giripeni yang lokasinya sangat strategis dan dekat dengan jantung Kota Wates menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Akhid.

Ia mengatakan tahap awal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Kalurahan Giripeni harus melakukan pemetaan kondisi keadaan infrastruktur akses jalan, jalan usaha tani. Kemudian, jumlah kelompok tani, jumlah kelompok wanita tani, jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), potensi wisata, dan program lainnya.

"Pemetaan persoalan infrastruktur, ekonomi dan pariwisata ini dapat menentukan bagaimana mengakses bantuan pendataan untuk pembangunan, apakah menggunakan bantuan keuangan khusus (BKK) DIY, APBD kabupaten dan APBN," katanya.

Menurut Akhid, kelurahan yang memiliki pemetaan program pembangunan, maka akan lebih cepat mendapatkan program dari pemerintah dibandingkan kelurahan yang tidak memiliki pemetaan pembangunan.

"Untuk itu, kami mohon seluruh pemerintah tingkat kelurahan, khususnya Kalurahan Giripeni membuat pemetaan program pembangunan supaya segera dibangun dan mendapat bantuan anggaran pemerintah," katanya.

Wakil Ketua Badan Permusyawarahan Kalurahan (BPK) Giripeni Jangkung mengharapkan DPRD Kulon Progo dapat membantu Kalurahan Giripeni terkait buku cetak biru program pembangunan di Pemkab Kulon Progo. Buku cetak biru ini akan menjadi acuan dalam membuat program pembangunan yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (RAPBK) setiap tahunnya.

Saat ini, program yang masuk dalam RAPBK Giripeni masih bersifat sporadis, dan pembangunannya tidak terpadu dan tidak sinkron dengan program Pemkab Kulon Progo. "Kami mohon minta buku cetak biru program pembangunan Kulon Progo, supaya pembangunan di Giripeni sejalan dengan program pemkab," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BPK) Giripeni Suradiman mengatakan berdasarkan pemetaan, banyak kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah, fasilitas umum yang rusak, hingga potensi UMKM yang belum dikembangkan secara optimal. Ia mencontohkan jalan Dobangsan, Kaluruhan Giripeni, yang rusak parah. Kemudian, lapangan sepak bola belakang pabrik rokok.

"Kami minta, infrastruktur jalan yang rusak dan berstatus jalan kabupaten menjadi program prioritas pembangunan Pemkab Kulon Progo. Kami juga mengharapkan pemkab membantu mengatasi banjir di kawasan lapangan sepak bola dengan membangun talud dan drainase supaya lapangan dapat dimanfaatkan," katanya.