"Kaitan peringatan-peringatan yang mungkin bisa disalahgunakan untuk kampanye, kami akan melakukan pengawasan, dimungkinkan kami juga akan membuat surat imbauan, kaitannya untuk pencegahan," kata anggota Bawaslu Bantul Supardi saat dikonfirmasi di Bantul, Senin.
Pernyataan tersebut menanggapi adanya sejumlah kegiatan dalam peringatan HUT PGRI di Bantul.
Ia mengatakan, pengawasan perlu dilakukan mengingat banyak dari para guru merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang telah diatur netralitas dalam agenda politik baik dalam Pilkada maupun Pemilu lainnya.
"Pengawasan pelaksanaan di lapangan juga tetap kami lakukan secara langsung. Karena kalau yang ASN jelas diatur netralitas, dan di situ guru banyak yang ASN," katanya.
Dia juga mengatakan, imbauan terhadap ASN secara umum agar menjaga netralitas di Pilkada Bantul sudah sering disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui surat edaran yang dikirimkan ke pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Sementara Bupati.
"Kalau imbauan ke ASN sudah lama, dari awal dulu sudah sering mengingatkan, jauh-jauh hari sudah kita kirimkan lewat bupati surat edaran untuk netralitas ASN, jadi tidak hanya terbatas ke satu instansi, tetapi guru pun termasuk, kalau mereka ASN jadi bagian pengawasan," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Peduli Demokrasi Bantul Rohadi Winarta mengatakan, pihaknya akan mencermati sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) di Bantul agar jangan sampai menjadi ajang kampanye dan proses konsolidasi dukungan suara jelang Pilkada.
"Kita berharap peringatan HUT ke-75 PGRI dan HGN tidak hilang kekhikmatannya. Dan hari sakral bagi dunia pendidikan khususnya guru, jangan sampai melahirkan ketidaknetralan ASN guru, dalam proses Pilkada Bantul 2020," katanya.
Apalagi, kata dia, kedua paslon Pilkada Bantul adalah orang-orang yang pernah memiliki jabatan dalam tata kepemerintahan di Bantul, sehingga forum demokrasi terus mengawal langkah-langkah calon yang berpotensi mempengaruhi netralitas ASN di lingkungan Bantul.
"Kami harap proses Pilkada Bantul juga terhindar dari politik jual beli suara, karena politik jual beli suara hanya akan menjauhkan masyarakat dalam berdemokrasi dan berpartisipasi dalam politik secara benar," katanya.
