Gugus Tugas DIY mengkaji sanksi finansial pelanggar protokol kesehatan

id Sanksi finansial,Pol pp,DIY

Gugus Tugas DIY mengkaji sanksi finansial pelanggar protokol kesehatan

Petugas memberhentikan pengguna jalan yang tidak mengenakan masker saat razia masker di Pasar Karanggan Yogyakarta, Selasa (4/8/2020). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko/hp

Yogyakarta (ANTARA) - Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta mengkaji penerapan sanksi finansial untuk para pelanggar protokol kesehatan guna menekan kasus positif COVID-19 di daerah ini.

"Kami sudah mengusulkan sanksi finansial kepada pimpinan nanti akan dikaji lebih lanjut," kata Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, Noviar di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Noviar, selama ini sanksi sosial telah ditegakkan Satpol PP DIY terhadap para pelanggar protokol kesehatan mengacu Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pengendalian COVID-19.

Sanksi sosial itu, di antaranya berupa menyapu jalan, menyanyi, hingga push up.

Namun demikian, ia menilai sanksi itu perlu diperketat untuk meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan mengingat kasus positif COVID-19 di DIY masih terus melonjak.

"Lonjakan kasus positif sangat meningkat, maka harus diperketat protokol kesehatannya. Perlu dimunculkan efek yang lebih membuat jera lagi seperti sanksi finansial. Ini bukan masalah uangnya tapi efek jeranya," kata dia.

Meski demikian, sanksi finansial itu perlu diatur atau ditambahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 77.

Sembari menunggu hasil kajian di Gugus Tugas DIY, ia akan mendorong penerapan sanksi finansial diterapkan terlebih dahulu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta karena tiga wilayah itu telah memiliki peraturan bupati dan wali kota yang mengatur tentang sanksi finansial.

"Kami akan mendorong Satpol PP kabupaten/kota yang sudah ada aturan sanksi finansial untuk diterapkan karena sampai saat ini belum ada yang menerapkan," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji meminta penegakan hukum protokol kesehatan diperketat seiring masih tingginya kasus penularan COVID-19 di daerah ini disertai menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

"Operasi-operasi penegakan hukum harus kita perkuat karena ada kecenderungan masyarakat sudah mulai lalai untuk menjaga protokol kesehatan," kata dia.

Pemda DIY mencatat jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayahnya pada Rabu (25/11) bertambah 150 sehingga total menjadi 5.453 kasus.
 
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar