KPU Bantul akan mendistribusikan logistik Pilkada secara berjenjang

Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendistribusikan logistik dan alat kelengkapan tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada 9 Desember 2020 secara berjenjang.

"Tadi kami sampaikan bahwa kita akan melaksanakan distribusi logistik itu di dua jenjang, pertama dari KPU ke masing-masing desa pada 6 dan 7 Desember, kemudian dari desa ke TPS pada 8 Desember," kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Senin.

Dengan demikian, diharapkan sehari menjelang pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember, semua TPS di Bantul yang disiapkan sebanyak 2.085 lokasi di seluruh 75 desa, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah dapat mengatur dan mengkondisikan logistik itu.

Logistik Pilkada tersebut adalah kotak suara berbahan karton sejumlah 2.212 kotak suara untuk TPS sebanyak 2.085 kotak suara dan untuk rekap di PPK sebanyak 127 kotak suara, kemudian bilik suara, tinta, segel, sampul, kabel ties dan, formulir model C dan surat suara.

Dia mengatakan, dalam proses pelipatan dan sortir surat suara oleh petugas KPU beberapa waktu lalu memang ditemukan rusak, namun oleh KPU sudah dimintakan penggantian surat suara, sehingga tinggal melakukan proses distribusi ke desa bersama dengan logistik lainnya.

"Terkait dengan surat suara yang kemarin sempat kita laporkan rusak, surat suara sudah diganti dan saat ini sudah dalam kondisi baik dan terlipat semuanya," katanya.

Dia mengatakan, untuk surat suara pilkada itu kebutuhannya sejumlah DPT (daftar pemilih tetap) ditambah 2,5 persen berbasis TPS, dan itu semua sudah terpenuhi. "Dan rencana untuk proses penyelesaiannya semua logistik itu distribusinya tanggal 6 dan 7 Desember," katanya.

Didik mengatakan, dalam rapat persiapan Pilkada itu, juga disampaikan bahwa untuk persiapan secara teknis KPU sudah melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan penerapan protokol kesehatan ketat pencegahan penularan COVID-19.

"Kemudian penyelenggara kita kurang lebih 18 ribu orang, baik KPPS dan petugas ketertiban TPS sudah kita rapid test semua dan semuanya kondisi sehat, meskipun ada yang reaktif kemudian setelah diswab semua tetap bisa melanjutkan pekerjaan karena hasilnya negatif," katanya.