Wapres : Reformasi birokrasi diikuti perubahan pola pikir ASN

id Wapres,Ma'ruf Amin,ASN,reformasi birokrasi

Wapres : Reformasi birokrasi diikuti perubahan pola pikir ASN

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menyampaikan sambutan pada acara Anugerah ASN 2020 secara daring dari rumah dinasnya, di Jakarta, Senin (14/12/2020). ANTARA/Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Wakil Presiden

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, mengatakan penyederhanaan birokrasi tidak hanya tentang peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional, tetapi juga harus meliputi perubahan pola pikir tentang profesionalitas dan efisiensi kerja.

"Tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional; akan tetapi harus terjadi perubahan pola pikir terkait profesionalitas atau kecakapan, kecepatan, kelincahan, dan efisiensi kerja," kata kata dia, pada pemberian Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan secara virtual, dari Jakarta, Senin.

Kondisi pandemi Covid-19, yang mengubah tatanan perilaku kehidupan, harus bisa dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi birokrasi, melalui perubahan cara kerja dalam menciptakan birokrasi sederhana, responsif, gesit, lincah, cepat serta berorientasi pada hasil dan produk akhir.



"Tujuannya agar semua kebijakan dan program yang telah diputuskan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata dia.

Ia berpesan agar seluruh pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian serta pejabat pemerintah daerah (pemda) memberikan dukungan penuh terhadap penyederhanaan birokrasi secara cepat, cerat dan pasti.

Selain itu, kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan adminsitratif seperti eselon III dan eselon IV harus diikuti dengan perubahan atau penyesuaian proses bisnis penanganan pekerjaan.



Ia juga meminta agar K/L dan pemda melakukan penataan struktur organisasi di instansi-instansi pemerintahan yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan supaya tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi. "Penyederhanaan birokrasi, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi," katanya.



Dengan reformasi birokrasi, dia berharap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara cepat dengan alur yang singkat. "Untuk itu, birokrasi pada semua sektor dan tingkatan harus disesuaikan guna mendukung pelaksanaan legislasi baru tersebut," ujarnya.

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar