DPRD Kulon Progo minta Gerbang Samudra Raksa untuk dongkrak ekonomi

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati mengharapkan pemerintah setempat mengupayakan pengelolaan Gerbang Samudra Raksa yang berada di perbatasan Kulon Progo - Magelang, tepatnya di Kecamatan Kalibawang untuk mendongkrak ekonomi wilayah utara.

Akhid Nuryati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Pemkab Kulon Progo harus dapat meyakinkan beberapa pihak, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Otorita Borobudur, hingga Pemda DIY bahwa Kulon Progo siap mengelola Gerbang Samudra Raksa secara menyeluruh.

"Gerbang Samudra Raksa akan menjadi triger pusat pertumbuhan ekonomi Kulon Progo di wilayah utara. Selain itu, akan memberdayakan masyarakat, dan kami berharap Gerbang Samudra Raksa menjadi pintu pengembangan objek wisata Kulon Progo di wilayah utara," kata Akhid saat meninjau Gerbang Samudra Raksa di Kalibawang.

Ia mengatakan Gerbang Samudra Raksa merupakan instrumen Kawasan Strategis Pembangunan Nasional Borobudur. Ini menjadi menjadi ruang pintu masuk pariwisata Kulon Progo.

"Kami benar-benar berharap Pemkab Kulon Progo menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengelolaan Gerbang Samudra Raksa. Kami siap berdiskusi bersama demi kemajuan wisata Kulon Progo dan pengembangan ekonomi wilayah utara," katanya.

Politisi Perempuan PDI Perjuangan ini juga berharap pemerintah pusat segera menyerahkan pengelolaan Gerbang Samudra Raksa kepada Pemkab Kulon Progo. DPRD Kulon Progo juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor, yakni bersama Camat Kalibawang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Pariwisata, dan Bappeda Kulon Progo untuk membahas kesiapan bila Gerbang Samudra Raksa diserahkan ke Kulon Progo.

"Kami menilai Kulon Progo sangat siap mengelola Gerbang Samudra Raksa karena OPD ini mempersiapkan hal-hal pengelolaan, dan akan menentukan OPD yang akan mengelola. Kalau memungkinkan bisa dikelola oleh beberapa OPD atau BUMD, bahkan dengan pihak ketiga dengan sistem kerja sama dengan Pemkab Kulon Progo," katanya.

Namun demikian, Akhid mengakui keterlibatan pelaku UMKM di kawasan Gerbang Samudra Raksa belum terlihat. Masyarakat Kulon Progo masih menghargai karena Gerbang Samudra Raksa belum dibuka, namun secara keseluruhan pelaku UMKM Kulon Progo siap menyambut Gerbang Samudra Raksa.

"Saat ini, ada 31 pedagang, tapi dari Kulon Progo hanya satu orang. Kami sudah meminta Camat Kalibawang untuk memetakan pelaku UMKM di empat desa yang siap untuk mengisi Gerbang Samudra Raksa," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Sari Gunung Mataram Sakti Nanang Sukrisno mengatakan proyek pembangunan rest area Klangon dan Gerbang Samudra Raksa selesai dikerjakan. Proyek yang digarap PT Sari Gunung Mataram Sakti juga telah dilakukan serah terima tahap pertama atau PHO pada 6 Desember 2020.

"Pembangunan proyek Gerbang Klangon atau Gerbang Samudra Raksa ini membutuhkan waktu 270 hari kalender, dan alhamdulillah dapat diselesaikan tepat waktu, meski tingkat kesulitannya cukup tinggi," katanya.

Rest area ini, lanjut Nanang semula berupa bukit yang kemudian disulap menjadi sebuah rest area dengan menyajikan panorama yang indah, sehingga banyak menyedot minat wisatawan untuk datang ke tempat ini.

Gerbang Samudra Raksa dibangun dengan menggunakan dana dari APBN, melalui Balai PPW DIY dengan nilai Rp22 miliar yang dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi dari luas satu hektare yang disediakan.

Sementara itu, pembangunannya meliputi beberapa item diantaranya di bagian perbatasan dibangun dua gerbang yaitu gerbang Kapal Samudra Raksa di sisi timur dan Gerbang Ombak di sisi barat.

Selain itu, area ini dilengkapi sejumlah fasilitas seperti area parkir, toilet, food court dan mushala. Di bagian yang lebih atas ada tiga taman bertingkat dan di ujung paling atas ada view deck untuk menikmati pemandangan di Gerbang Samudra Raksa.

"Saat ini, kami masih bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan tersebut selama 6 bulan ke depan, sedangkan untuk pengelolaan kewenangannya ada di Pemkab Kulon Progo," katanya.