Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan PSSI mengusulkan pemusatan latihan (TC) jangka panjang untuk tim nasional menyusul keputusan FIFA menunda penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia hingga 2023.
Usulan tersebut disampaikan PSSI dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin, bersama dengan Menpora, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, perwakilan sejumlah kementerian/lembaga serta pimpinan pemerintah daerah, merespons penundaan Piala Dunia U-19 2021 di Indonesia.
“Tentang timnas ada usulan dari PSSI untuk melakukan TC jangka panjang supaya lebih mempersiapkan dan sudah disampaikan juga tadi,” kata Zainudin dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual.
Namun, PSSI terlebih dahulu harus membuat perencanaan terkait TC jangka panjang tersebut. Salah satu poin yang dititikberatkan Zainudin adalah rencana komposisi timnas yang baru, sebab para pemain timnas U-19 yang sudah disiapkan saat ini dipastikan berubah karena harus disesuaikan dengan kriteria usia ketika event berlangsung pada 2023 mendatang.
Selain timnas, PSSI juga perlu mengirim proposal baru yang komprehensif terkait rencana dan pola pelatnas, target, serta anggaran yang diusulkan untuk TC jangka panjang yang dimaksud.
Kemenpora nantinya akan meninjau perencanaan PSSI terkait rencana TC jangka panjang itu seperti biasa sebagaimana yang selama ini dilakukan dalam proses review proposal permohonan fasilitasi pelatnas dari pengurus induk cabang olahraga.
PSSI sebelumnya telah menerima dana dari pemerintah sekitar Rp50 miliar bagi pelatnas timnas Indonesia U-19, termasuk untuk uji coba di Kroasia pada Oktober lalu.
Namun, anggaran itu hanya berlaku sampai 31 Desember 2020. Dengan penundaan Piala Dunia U-20 maka PSSI tidak bisa menggunakannya lagi untuk kegiatan timnas U-19 yang digelar pada 2021.
Kemenpora, kata Zainudin, akan melihat bagaimana penggunaan anggaran tersebut, apakah digunakan 100 persen atau tidak untuk pelatnas tim nasional U-19.
“Setelah itu kami akan lihat penggunaan (anggaran) seperti apa, apakah 100 persen digunakan atau tidak. Harus ada pertanggungjawabannya,” pungkas Zainudin.
