Pelaku jasa pariwisata Kulon Progo harapkan kemudahan izin usaha

id Pelaku jasa pariwisata,Kulon Progo,DPRD Kulon Progo,Bappeda Kulon Progo

Pelaku jasa pariwisata Kulon Progo harapkan kemudahan izin usaha

Pelaku jasa usaha pariwisata sektor kuliner di Nanggulan dan Girimulyo melakukan audiensi dengan DPRD Kulon Progo soal izin usaha yang sulit. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Kelompok usaha jasa pariwisata bidang kuliner Wilayah Nanggulan dan Girimulyo di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah setempat mempermudah izin usaha, mulai dari izin alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan usaha, namun tidak melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pemilik Rumah Makan Banyu Bening Nanggulan Handoyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan semua pelaku jasa usaha kiliner di Nanggulan dan Girimulyo kesulitan mengurus izin alif fungsi lahan karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus mengeluarkan rekomendasi mulai Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

"Kami melakukan audiensi DPRD Kulon Progo supaya difasilitasi dalam kemudahan izin dalam usaha, dan izin alih fungsi lahan. Kami juga mengharapkan juga pendampingan dalam pengembangan jasa usaha pariwisata dari Dinas Pariwisata Kulon Progo," kata Handoyo.

Ia mengatakan saat ini, di Nanggulan dan Girimulyo tumbuh pesat kawasan kuliner, mulai dari Simpang Empat Kenteng Nanggulan ke barat hingga Girimulyo. Sebagian besar, mereka kesulitan dalam mengakses izin. Padahal jasa usaha pariwisata bidang kuliner ini mampu menggerakan ekonomi masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat.

"Kami berharap Pemkab Kulon Progo memberikan kami insentif usaha di wilayah utara. Kami juga siap memenuhi aturan yang disyarakat oleh Pemkab Kulon Progo," katanya.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati mengatakan Undang-Undang Cipta Karya, salah satunya untuk mempurmudah masuknya invetasi wilayah sehingga ekonomi wilayah ini tumbuh dengan cepat. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan di Kulon Progo, yakni meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk memanfaatkan peluang proyek strategis nasional (PSN) dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Akhid mengakui peruntukan lahan di sepanjang Simpang Empat Kenteng Nanggulan ke barat hingga Girimulyo untuk lahan pertanian. Tetapi Berdasarkan pemaparan Dinas Pertanian dan Pangan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih luas dan juga cadangan lahan pertanian masih luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk usaha.

"Namun demikian, dibutuhkan komunikasi lintas OPD untuk memecahkan soluasi. Keberadaan usaha jasa kuliner sangat membantu Pemkab Kulon Progo dalam menggerakan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Hal ini perlu kita apresiasi," katanya.

Akhid mengatakan pelaku usaha jasa kuliner di Nanggulan dan Girimulyo bersedia ditata dan mengurus izin, hanya saja izinnya harus dipermudah. "Untuk itu, kami mengingatkan tema pembangunan Kulon Progo adalah meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk memanfaatkan peluang proyek strategis nasional (PSN) dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat harus didukung oleh semua pihak," katanya.

Kasubid Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pariwisata Bappeda Kulon Progo Fajar Pramukti mengatakan sesuai kajian dengan Bappeda DIY, kawasan Nanggulan dan Girimulyo cocok dikembangkan sebagai kawasan kawasan wisata kuliner. Hanya saja, soal peruntukan tata ruang perlu adanya koordinasi lintas OPD untuk menyamakan pandangan dalam menerbitkan izin.

"Izin bisa diterbitkan hanya saja butuh persamaan pandangan dalam menerbitkan izin," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar