Pemkab Kulon Progo diminta proporsional alokasikan anggaran infrastruktur

Kulon Progo (ANTARA) - Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sarkowi meminta pemerintah kabupaten proporsional dalam mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan supaya tidak menimbulkan ketimpangan.

Sarkowi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan selama dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur yang berskala besar dari APBD kabupaten atau provinsi di wilayah utara hampir tidak ada.

"Di wilayah utara nyaris tidak ada pembangunan infrastruktur. Padahal memiliki wakil rakyat tujuh orang, dari Girimulyo dua orang, Kalibawang satu orang, dan Samigaluh empat orang," kata Sarkowi.

Ia mengatakan saat ini kondisi infrastruktur jalan desa maupun jalan kabupaten rusak parah, namun tidak ada percepatan pembangunan karena anggaran fokus di wilayah selatan dengan alasan sebagai wajah Kulon Progo karena adanya Bandara Internasional Yogyakarta.

"Kami menyadari, wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan selalu diprioritaskan paling akhir. Namun demikian, kami berharap ada upaya strategis dalam pemberdayaan masyarakat, supaya tidak ada ketimpangan ekonomi dan pembangunan ekonomi," katanya.

Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agnes Frida Christanti mengatakan Pemkab Kulon Progo sudah menerapkan kebijakan pemerataan pembangunan. Sejak 2019, setiap kecamatan diminta untuk membuat 10 usulan program pembangunan infrastruktur dan program lainnya, kemudian akan menjadi prioritas yang dituangkan dalam APBD.

Selain itu, di DPRD Kulon Progo, setiap anggotanya memiliki pokok pikiran dengan proses proporsional. Sehingga, tidak ada penganaktirian wilayah dalam pembangunan.

"Saat ini, program pembangunan wilayah utara juga gencar, khususnya sektor pariwisata, sehingga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi wilayah," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan catatan BPK, Pemkab Kulon Progo diminta untuk memfokuskan program pembangunan infrastruktur yang terkena refocusing pada 2022, sehingga dapat dilanjutkan.

"Anggaran infrastruktur 2022 akan fokus untuk membangun proyek infrastruktur yang terkena refocusing pada 2020 untuk penanganan COVID-19," katanya.