DPRD DIY mendukung kebijakan PPKM Jawa-Bali untuk keselamatan masyarakat

id DPRD DIY

DPRD DIY mendukung kebijakan PPKM Jawa-Bali untuk keselamatan masyarakat

Anggota DPRD DIY Umaruddin Masdar disela Musyawarah Wilayah PKB DIY di Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (9/1/2021) (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 untuk keselamatan masyarakat dari  penularan COVID-19.

"Pada prinsipnya kita sebagai partai politik mendukung apapun yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat," kata Anggota DPRD DIY Umaruddin Masdar usai menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB DIY di Kabupaten Bantul, Sabtu.

Menurut dia, kebijakan PPKM di Jawa, termasuk DIY yang meliputi empat kabupaten dan satu kota tersebut, langkah tepat untuk semakin mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Tidak ada pilihan lain selain apapun namanya itu (PPKM, red.), karena itu adalah untuk menguatkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan," kata dia.

Apalagi, kata dia, saat ini kapasitas atau ketersediaan tempat isolasi di rumah sakit lapangan khusus pasien COVID-19 wilayah DIY makin terbatas seiring dengan perkembangan kasus konfirmasi positif yang terus bertambah dari hari ke hari, sehingga perlu langkah antisipasi agar tidak kekurangan.

"Kalau tidak, saya khawatir lonjakan sangat tinggi dan rumah sakit tidak kuat menampung, dan bisa sangat darurat kondisinya. Kita dukung langkah pemerintah apapun namanya itu demi keselamatan, kalau pengetatan tidak dari sekarang, kita khawatir kasus melonjak dan berimbas pada yang lain," katanya.

Pihaknya juga berharap, kebijakan PPKM dipatuhi masyarakat, sedangkan aparat pemerintah lebih tegas dan ketat dalam penegakan protokol kesehatan.

Umarudin Masdar yang juga Anggota Komisi D DPRD DIY yang membidangi pendidikan itu, juga mendukung pembelajaran jarak jauh meski diakui penyerapan pelajaran oleh siswa kurang maksimal.

Namun, kata dia, demi keselamatan bersama hal tersebut harus dilakukan, sedangkan Dinas Pendidikan agar menunda pembelajaran tatap muka.

"Siswa, wali murid sudah sangat kangen belajar tatap muka, karena sudah mengalami kebosanan, dan penyerapan pelajaran sangat rendah, cuma kondisi saat ini darurat justru semakin parah (kasus COVID-19, red.) prinsip kita mendukung belajar daring dilanjutkan," katanya.