Pemkab Gunung Kidul menyiapkan skenario pencairan bansos tunai

id bansos tunai,Dinsos Gunung Kidul,BST,PPKM

Pemkab Gunung Kidul menyiapkan skenario pencairan bansos tunai

Puluhan warga Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyiapkan skenario pencairan Bantuan Sosial Tunai yang dimulai pada Jumat 15 Januari oleh PT Pos Indonesia.



Kabid Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Gunung Kidul Hadi Hendra Prayoga di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan Dinsos telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak, bait PT Pos, TNI, dan polisi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) supaya tidak menimbulkan klaster penyebaran COVID-19.



"Kami menyadari, saat ini berlangsung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk itu, dalam penyaluran BST ada penyesuaian mulai dari titik lokasi penyaluran, hari, hingga waktu penyaluran. Langkah ini supaya penyaluran BST tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Hadi.



Selain itu, kata Hadi, PT Pos juga akan menerapkan sistem jemput bola. Artinya BST akan diantarkan ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Prosedur ini berlaku bagi penerima yang tengah sakit, lansia, atau disabilitas.



Total penerima BST Kemensos RI pada tahap pertama 2021 ini ada sebanyak 39.748 KPM, dan 4.346 KPM sebelumnya menerima lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun kini disatukan semuanya lewat PT Pos.



"Tapi untuk teknisnya seperti apa ada di PT Pos. Mereka juga yang berkoordinasi dengan tiap desa," katanya.



Sementara itu, Kepala Dinsos Gunung Kidul Siwi Iriyanti mengatakan penyaluran BST ini sudah jadi instruksi Kemensos. Meski saat ini masa PPKM, penyaluran tetap akan dilakukan. Hal ini dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, supaya inflasi tetap terjaga.



Namun demikian, berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan penyaluran BST terus dilakukan sejak Juni 2020. Termasuk dalam hal pengaturan skema penyaluran bagi ribuan KPM.



"Kami sudah berkomunikasi dengan PT Pos untuk pengaturannya, agar tetap sesuai protokol kesehatan (prokes)," katanya.

Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar