DPRD Kulon Progo mengusulkan pembangunan "Water Boom" Girimulyo

id water boom,Kulon Progo,DPRD Kulon Progo

DPRD Kulon Progo mengusulkan pembangunan "Water Boom" Girimulyo

Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartono mengusulkan lokasi rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara di Kecamatan Girimulyo dialihfungsikan menjadi objek wisata "Water Boom" karena akan menjadi daya ungkit pengembangan wisata di wilayah utara.

Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, Kamis, mengatakan pada era Bupati Hasto Wardoyo, Pemkab Kulon Progo mewacanakan pembangunan Taman Kerajaan Nusantara di Girimulyono, bahkan sudah ada studi kelayakan (FS) namun hingga saat ini tidak ada kelanjutannya.

"Kalau rencana Taman Kerajaan Nusantara dibatalkan, bagaimana dialihfungsikan pemanfaatnya menjadi objek wisata "water boom", supaya di wilayah utara semakin menarik sebagai pusat wisata baru," kata Ponimin.

Ia mengatakan saat ini, wilayah utara yakni Kecamatan Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh sedang berkembang kawasan wisata berbasis agrowisata dengan menawarkan pemandangan persawahan, dan perbukitan Menoreh. Pembangunan objek wisata water boom ini bisa diusulkan dengan menggunakan dana keistimewaan.

"Kami kira, sangat disayangkan, uji kelayakan dan rencana induk yang sudah dibuat tidak dimanfaatkan. Kami yakin penunjukan Girimulyo menjadi wilayah rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara sudah berdasarkan kajian potensi. Hal ini tinggal dilanjutkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo Heriyanto mengatakan Taman Kerajaan Nusantara memang sudah dibuat FSnya, namun kebutuhan anggarannya sangat tinggi, sekitar Rp8 triliun, sehingga rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara ditangguhkan.

"Secara tata ruang tidak ada persoalan, namun semua tergantung pada Organisasi Perangkat Daerah terkiat," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Joko Mursito mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Taman Kerajaan Nusantara cukup besar karena diproyeksikan setiap anjungan satu kerajaan membutuhkan lahan seluas satu hektare.

"Jadi sampai saat ini, kami berhenti sampai proses studi kelayakan (FS)," kata Joko Mursito.

Ia mengatakan pertimbangan lain ditundanya pembangunan Taman Kerajaan Nusantara yakni pemkab masih fokus pada penyelesaian Taman Budaya Kulon Progo.

"Pertimbangannya karena kami fokus selesaikan urusan taman budaya dulu sembari menginventarisir rencana tempat pembangunan taman kerajaan," katanya.

Joko mengakui investor yang awalnya tertarik membangun taman kerajaan nusantara juga sudah tidak ada informasi kelanjutannya. Untuk saat ini, kelanjutan pembangunannya hanya menunggu investor.

"Inverstor lari," kata singkat.

Seperti diketahui, Taman Kerajaan Nusantara ini digagas oleh mantan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Bahkan Pemkab Kulon Progo sudah menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Indonesia Representative Kent-Super Industries Limited pada April 2019, namun hingga saat ini belum direalisasikan.

Taman Kerajaan Nusantara di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelestarian budaya nusantara, sarana pembelajaran dan tempat wisata.

Dengan adanya Taman Kerajaan Nusantara yang menyerupai Taman Mini Indonesia Indah tetapi anjungannya adalah kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, berusaha tidak hanya menghadirkan fisik tapi diharapkan juga menghadirkan ruh, nuansa kebatinannya juga bisa hadir di dalam bangunan-bangunan ini. Direncanakan lokasinya berada di perbukitan Menoreh.

Dengan Taman Kerajaan Nusantara ini, dalam rangka ingin merefresh kembali, bahwa pernah ada suatu masa dimana ada kejayaan kerajaan-kerajaan yang banyak sekali yang bisa dijadikan pelajaran. Salah satunya seperti penyebaran agama seperti apa, dari zaman Hindu, Budha dan seterusnya, kemudian masuk Islam dan kemudian berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024