Pilkada serentak 2020, kontestasi politik yang terapkan prokes di tengah pandemi

id Prokes di TPS

Pilkada serentak 2020, kontestasi politik yang terapkan prokes di tengah pandemi

Pemilih mencuci tangan saat masuk TPS sebagai salah satu penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada Bantul 9 Desember 2020 (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2020 tentu tidak sekadar kontestasi politik tahunan untuk menentukan calon pemimpin daerah.

Namun, menjadi perhelatan politik yang juga memperhatikan keselamatan bersama karena diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19.

Pemilihan pada 2020 dilaksanakan di tengah pendemi COVID-19 sehingga semua tahapan harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) salah satu daerah yang menggelar pilkada untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati.

Artinya, keselamatan dan kesehatan peserta, pemilih, dan penyelenggara pemilihan harus menjadi prioritas dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 di samping menyukseskan kontestasi politik yang sudah rutin digelar lima tahunan bagi setiap kabupaten/kota maupun provinsi itu.

Dalam Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan, selain mengalokasikan anggaran untuk logistik, alat kelengkapan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan lain-lain yang sudah rutin setiap pemilihan, juga perlu menganggarkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pilkada aman, sehat, dan sesuai protokol kesehatan.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan di seluruh TPS, tempat yang utama dalam menyalurkan hak suara bagi semua pemilih Rp12 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain untuk kebutuhan tes cepat atau pemeriksaan kesehatan bagi semua petugas KPPS dan ketertiban TPS yang jumlahnya belasan ribu orang, juga untuk kebutuhan alat pelindung diri di TPS yang lain, berupa disinfektan, masker, serta sarung tangan plastik bagi pemilih.

Untuk anggaran dari hibah pemerintah daerah yang Rp24 miliar untuk teknis penyelenggaraan selama tahapan pemilihan, sejak sosialiasi, pemutakhiran data pemilih, hingga koordinasi dengan instansi terkait dan partai politik, yang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19.

Evaluasi

Setelah sebulan lebih pelaksanaan Pilkada Bantul, KPU Bantul juga melakukan evaluasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 secara berjenjang mulai dari panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan KPU Bantul sendiri secara virtual atau dalam jaringan.

Dalam evaluasi tersebut, PPS dari 75 desa dan PPK dari 17 kecamatan menyampaikan gambaran pelaksanaan di setiap tahapan, sejak pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), sampai dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan.

Didik Joko Nugroho berkata dalam evaluasi juga disampaikan dinamika penerapan protokol kesehatan saat pemungutan dan penghitungan suara, mengingat pemilihan digelar di tengah pendemi COVID-19.

Namun, pihaknya menilai penerapan protokol kesehatan di TPS sudah berjalan cukup baik, terlihat dari patuhnya para pemilih memakai masker dan menjaga jarak selama pemungutan suara. Bahkan, pemilih juga menaati waktu yang ditentukan KPU untuk kehadiran ke TPS dalam upaya mencecah kerumunan atau antrean ketika hendak menyalurkan hak pilihnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis usai memantau proses pemungutan suara, 9 Desember lalu, mengemukakan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di setiap TPS rata-rata telah dilaksanakan dengan ketat.

Bahkan, di TPS yang dipantau pemkab telah disediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun, penyanitasi tangan, pengukur suhu tubuh, kemudian tempat duduk untuk ruang tunggu juga diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kerumunan dengan masing-masing berjarak minimal satu meter.

Dengan demikian, pemungutan suara Pilkada Bantul 2020 telah berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta sehat, karena protokol kesehatan secara ketat sudah dilaksanakan sesuai dengan instruksi Gubernur DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan saat pilkada.

Selain itu, sesuai amanat pemerintah bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 diupayakan jangan sampai menjadi klaster atau menjadi sumber penularan virus corona baru yang sudah menjadi pandemi sejak Maret tahun lalu dan belum ada tanda tanda akan berakhir itu.

Catatan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul memberikan sejumlah cacatan pelaksanaan Pilkada Bantul. Namun, catatan itu bukan persoalan penerapan protokol kesehatan, melainkan secara teknis pelaksanaan kontestasi demokrasi lima tahunan itu.

Anggota Bawaslu Bantul Nuril Hanafi mengatakan sejumlah catatan itu di antaranya adanya informasi dari pengawas tingkat bawah tentang kekurangan surat suara di beberapa TPS di masing-masing kecamatan, atau jumlahnya tidak memenuhi jumlah pemilih.

Namun dari kekurangan surat suara tersebut dapat diselesaikan dengan diambilkan dari TPS terdekat, sehingga secara umum tidak ada pemilih yang tidak mendapatkan surat suara dalam menggunakan hak pilih, baik pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) maupun pindahan.

Terkait dengan penerapan protokol kesehatan di TPS, Nuril menilai umumnya telah menjalankan sesuai prosedur, seperti menyediakan cuci tangan, pengaturan jaga jarak, penyediaan bilik khusus dan perlengkapan alat pelindung diri (APD) baik petugas maupun pemilih.

Bahkan, pengamatan Bawaslu terkait dengan pelayanan pemilih yang sedang isolasi dikarenakan kondisi COVID-19, seperti di RS Panembahan Senopati, Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 (RSLKC), dan di sejumlah rumah sakit lainnya, tetap bisa dilayani petugas dengan menggunakan form pindah memilih.

Petugas yang melayani adalah KPPS sekitar rumah sakit dan diawasi jajaran pengawas, termasuk pemilih yang sedang isolasi, karantina mandiri di rumah karena kondisi COVID-19 baik yang positif atau menunggu hasil tes usap keluar atau karena keluarga terindikasi COVID-19 juga terlayani.

Meski demikian, Bawaslu mencatat ada sejumlah petugas KPPS lain yang tidak bersedia melayani pemilih yang sedang menjalani isolasi karena kasus COVID-19, karena ada kekhawatiran tertular, namun hal itu bukan menjadi persoalan Bawaslu.

Partisipasi tinggi

KPU Bantul menyebut tingkat partisipasi pemilih atau kehadiran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Bantul, 9 Desember 2020 mencapai 81,42 persen atau di atas target Provinsi DIY yang mencanangkan 80 persen, sedangkan nasional menargetkan 77,5 persen.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan menargetkan partisipasi pemilih 82 persen, tetapi menurut penilaiannya dalam situasi pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat yang 81 persen sudah cukup tinggi, bahkan tertinggi di antara kabupaten yang lain di DIY yang melaksanakan pilkada.

Dari 17 kecamatan se-Bantul, terdapat tiga kecamatan yang partisipasi pemilihnya tinggi, yaitu Dlingo, Pundong, dan Pleret yang mencapai 85 persen. Meskipun begitu, ada tiga kecamatan yang partisipasi pemilih kurang dari 80 persen, yaitu Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Terhadap partisipasi pemilih di tiga kecamatan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta tersebut, tentu menjadi "pekerjaan rumah" bagi lembaga penyelenggara pemilihan ini, agar ke depan saat pesta demokrasi bisa lebih ditingkatkan dari sisi kuantitatif.

Jumlah pemilih dalam DPT Pilkada Bantul sebanyak 704.688 orang, terdiri atas laki-laki 345.582 orang, perempuan 359.106 orang, sedangkan jumlah suara sah 533.970 suara dan suara tidak sah 33.587 suara, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah 567.557 suara.

Tingginya partisipasi pemilih Pilkada Bantul, disebutnya, karena salah satunya sosialisasi pemilu yang masif dari jajaran penyelenggara, termasuk peran aktifnya masyarakat dalam menyalurkan hak pilih dan peduli pada sistem demokrasi meski sedang terjadi pandemi.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi terobosan jajaran KPU dalam sosialiasi pemilihan, di antaranya membentuk forum-forum komunikasi melalui jejaring teman-teman PPK/PPS dan grup RT, bahkan grup KPPS, sehingga melalui medsos tersebut informasi-informasi terkini bisa disampaikan.

Tingkat partisipasi pemilih tersebut juga tidak terlepas dari akurasi data pemilih di Bantul yang semakin akurat, sebab dengan data pemilih yang sesuai dengan kondisi riil di masyarakat, otomatis data-data pemilih "kotor" atau pemilih yang sudah meninggal tetapi masih tercatat di DPT sudah dihilangkan.

Faktor lainnya, karena meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan hak politik untuk memilih calon pemimpin daerah meskipun di tengah pandemi COVID-19, terlebih pasangan calon yang berkontestasi mempunyai pengaruh kuat di masyarakat.
Simulasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada Bantul 9 Desember 2020 yang digelar KPU Bantul pada 21 November 2020 (ANTARA/Hery Sidik)
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar