Kulon Progo terima vaksin sebanyak 5.480 dosis vaksin

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima vaksin jenis Sinovac sebanyak 5.480 dosis untuk program vaksinasi tahap pertama pencegahan menyebaran COVID-19.

"Hari ini kami menerima vaksin COVID-19 yang sudah ditunggu-tunggu. Penerimaan vaksin dari Dinas Kesehatan DIY sebanyak 5.480 dosis. Nanti, masing-masing tenaga medis akan mendapat dua dosis vaksin COVID-19, sehingga ada 2.740 tenaga kesehatan di Kulon Progo yang akan divaksin pada gelombang pertama," kata Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Rabu.

Ia mengatakan Dinas Kesehatan mencanangkan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo, yang nanti akan dilaksanakan oleh Bupati Kulon Progo Sutedjo,  didahului dengan pemberian vaksin kepada 10 tokoh nontenaga kesehatan, yakni wakil bupati, kapolres, ketua DPRD, dandim, perwakilanan Muhammadiyah, perwakilan Nahdatul Ulama, perwakilan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan tokoh organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit rujukan pasien COVID-19.

"Kami hanya mendapatkan jatah vaksin untuk nontenaga kesehatan hanya 10 orang. Rencananya pencanangan vaksinasi akan dilaksanakan di RSUD Wates, Jumat (29/1)," katanya.

Sri Budi Utami mengatakan vaksin akan didistribusikan ke semua pos pelayanan kesehatan yang sudah disiapkan untuk tempat vaksinasi, yakni 21 puskesmas, RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang, dan Klinik Bhayangkara Kulon Progo yang sudah mendapat perintah langsung dari Kapolri. Terkait kesiapan pos pelayanan kesehatan sudah disiapkan sumber daya manusianya sudah diberikan pelatihan, tempat sudah disiapkan, alurnya bagaimana dan teknisnya sudah disiapkan.

"Pelaksanaan vaksinasi diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan langsung. Total ada 3.527 tenaga kesehatan, namun hanya 2.740 yang kami prioritaskan mendapatkan vaksin," katanya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo Baning Rahayujati mengatakan program vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Seperti diketahui, peningakatan kasus dari hari ke hari belum menunjukkan penurunan. Di sisi lain, sampai hari ini belum ada obat yang bisa digunakan untuk mengobati penderita COVID-19.

"Upaya yang harus dilakukan, mestinya masyarakat melalukan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Upaya tersebut yang mampu membuat masyarakat terhindar dari penyebaran COVID-19, sedangkan pemerintah meningkatkan upaya 3T, yakni treasing, test, dan treatmen," katanya.

Baning mengatakan ada empat tahapan dalam vaksinasi. Tahapan ini disebabkan ketersediaan vaksin karena belum dapat memenuhi 70 persen dari total penduduk. Tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan pada Februari selesai, kemudian Maret diberikan kepada petugas pelayanan publik dan lansia. Setelah itu, dari April sampai akhir tahun, kepada kelompok masyarakat.

Pada tahap pertama ini, Kulon Progo mendapat 5.480 dosis, berdasarkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kulon Progo yang terdiri dari karyawan kesehatan di 21 puskesmas, dua rumah sakit pemerintah, tujuh rumah sakit swasta, dan 20 klinik, dan 42 apotek, PMI, kemudian bidan, dokter gigi tercatat ada 3.527 orang.

"Kami menilai dari 3.527 tenaga kesehatan tersebut, belum dilakukan screening awal. Perkirakan kami, yang tidak bisa diberikan vaksi sekitar 21-25 persen dari 3.527 tenaga kesehatan," katanya.

Ia mengatakan dalam kondisi saat ini, rumah sakit rujukan dinilai sudah melebihi dari kemampuan rumah sakit. Pasin terkonfirmasi COVID-19 yang seharusnya dirujuk, karena keterbatasan fasilitas rawat inap isolasi, maka dilakukan isolasi mandiri. Dengan adanya vaksinasi diharapkan terpenuhi, yakni terbentuk kekebalan individu, membentuk kekebalan kelompok lebih dari 70 persen, dan kekebalan sekitarnya.

"Vaksin yang digunakan adalah produk Sinovac. Di antara berbagai jenis vaksin, kenapa dipilih Sinovac, yakni sudah selesai uji klinis, dan sudah dikeluarkan otorisasi penggunaan darurat (EUA)," katanya.