Kulon Progo (ANTARA) - Wakil Ketua Panitia Khusus Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rujukan Berjenjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Jeni Widiyatmoko meminta pemerintah setempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepekaan sosial tenaga kesehatan karena banyaknya keluhan masyarakat di wilayah itu.
"Kami mohon agar seluruh pelayanan kesehatan ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dan yang tidak kalah penting adalah kepekaan sosialnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien, khususnya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang banyak keluhan masyarakat," kata Jeni dalam "Public Hearing terkait dengan Rekomendasi untuk Rujukan Berjenjang BPJS di ruang Sadewa, DPRD Kulon Progo, DIY, Rabu (17/2).
Ia juga mengatakan sistem rujukan berjenjang di Kabupaten Kulon Progo perlu diperbaiki dan disempurnakan sistemnya berbasis kondisi letak geografis agar keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat bisa tertangani. Adapun keluhan masyarakat, seperti rujukan yang terkendala jam/hari kerja, sehingga pasien harus lebih lama menahan sakit untuk mendapatkan perawatan.
Selain itu, persyaratan administrasi yang masih banyak menggunakan dokumen bukti rujukan asli yang merepotkan. Hal ini diperparah dengan kepercayaan kepada rumah sakit milik pemerintah kabupaten (pemkab) yang rendah, sehingga masyarakat lebih percaya kepada rumah sakit swasta, khususnya rumah sakit luar Kulon Progo.
"Kami juga menilai penerjemahan nomenklatur penjaminan yang kaku. Meskipun tidak semua bisa terselesaikan karena terkendala aturan di atasnya, kami berharap agar semua kebijakan rujukan berjenjang yang menjadi kewenangan di daerah bisa disempurnakan," harap Jeni.
Sementara itu, Direktur RSUD Wates Lies Indriyati mengakui ada tiga persoalan utama pasca penerapan BPJS Kesehatan berjenjang terhadap RSUD Wates yakni penurunan jumlah pasien yang sangat drastis, karena pasien dari pemberian pelayanan kesehatan (PPK) tingkat pertama dirujuk ke rumah sakit tipe D atau C. Kemudian, kompetisi antar rumah sakit di Kulon Progo tidak diatur, dan banyak pasien BPJS dan BPJS mandiri memilih rumah sakit rujukan di luar Kulon Progo.
"Di RSUD Wates pelayanan untuk pasien sekelas RS Tipe Kelas B masih jauh dibandingkan dengan RS di luar Kulon Progo meski statusnya tipe c, tapi pelayanannya serasa tipe B. Sehingga pasien rujukan PPK tingkat I merujuk ke rumah sakit luar Kulon Progo," katanya.
Lies mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dan menambah pelayanan poli untuk mengimbangi status RSUD Wates sebagai RS Tipe Kelas B. Adapun penambahan pelayanan, yakni bedah ortopedi, bedah urologi, bedah jantung, hingga bedah mulut. Selain pelayanan dasar yang diwajibkan sebagai rumah sakit tipe B, yakni pelayanan bedah umum, spesialis anak, dan bedah penyakit dalam.
"Namun semua pelayanan yang ada di RSUD Wates sudah ada di rumah sakit swasta dan rumah sakit rujukan di bawahnya. Akibatnya, pasien poli yang kami sediakan tidak ada pasien," katanya.
Kepala Puskesmas II Samigaluh Tari Astuti mengatakan sebagai PPK tingkat pertama yang menyediakan pelayanan rawat inap, dan berada di perbatasan kurang diperhatikan oleh pemkab. Meski sebagai Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) yang diberi kewenangan pengelolaan keuangan secara mandiri, tapi masih mengharapkan perhatian dari pemkab.
Setiap tahun, anggaran untuk puskesmas sebesar Rp50 juta. Di sisi lain, Puskesmas II Samigaluh memiliki pelayanan rawat inap, tenaga kontrak, dan biaya lainnya.
"Kami berharap pemkab, melalui DPRD Kulon Progo memberikan perhatian kepada puskesmas di perbatasan," katanya.
Legislator minta Pemkab Kulon Progo meningkatkan kepekaan sosial nakes
Panitia Khusus Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rujukan Berjenjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan DPRD Kabupaten Kulon Progo melakukan public hearing. (ANTARA/HO-DPRD Kulon Progo)
