Pemkab Kulon Progo sebut percepatan pembangunan terganjal RPJMD

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kesulitan melakukan percepatan pembangunan mengimbangi Proyek Strategis Nasional yang ada di wilayah ini karena terganjal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga perlu adanya dukungan dari DPRD setempat untuk merumuskan strategi pembangunan yang memiliki daya ungkit meningkatkan perekonomian masyarakat.

Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana di Kulon Progo, Kamis, mengatakan kalau mau mengimbangi Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai bentuk tindak lanjut dan percepatan pembangunan perlu ada prioritas pembangunan, namun apakah masih sejalan dengan RPJMD atau RPJMD kita yang sebetulnya sudah tidak relevan dengan kebutuhan percepatan pembangunan guna mengimbangi program nasional.

"Hal ini perlu pembahasan antara eksekutif dan legislatif guna mendorong fokus prioritas pembangunan," katanya.

Ia mengatakan ada banyak program RPJMD 2017-2022 yang harus dirombak dan disesuaikan dengan proyek nasional. Ia berharap legislatif (DPRD Kulon Progo) bisa melihat perencanaan provinsi dan Bappenas yang akan direncanakan di Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu, Pemkab dan DPRD Kulon Progo membuat perencanaan secara berdampingan dengan program-program pusat.

"Sehingga dalam perencanaan kita bisa cocok dengan perkembangan yang ada. Jangan sampai kita tidak siap dalam menindak lanjuti program pusat. Seperti Gerbang Samudra Raksa, pengelolaan diserahkan ke kita saja kita belum siap. Bagaimana mau jalan? Kasihan masyarakat melihat kita yang seolah olah tidak profesional," katanya.

Fajar mengatakan ada persoalan lain, yang menghambat Pemkab Kulon Progo dalam mengimbai PSN di Kulon Progo, seperti aturan pengembangan aerocity dalam RDTR Kawasan Strategis Bandara. Saat ini belum ada peratuan daerahnya. Untuk itu, ia berharap DPRD Kulon Progo berperan aktif mensinkronkan rencana pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten.

"Hal ini dikarenakan legislatif adalah bentuk dari aspirasi masyarakat yang harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Eksekutif sebagai eksekutornya," katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan ada gap antara kemampuan pemerintah kabupaten dalam mengimbangi tuntutan dan tantangan yang sedang berkembang di Kulon Progo karena adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Beberapa hal penting strategis percepatan pembangunan perlu adanya perencanaan riil, tapi yang sekarang ini terkendala sektoral atau masih terjebak pada pola rutin, kurang luwes dan tidak responsif," kata Hamam Cahyadi.

Adapun PSN yang ada di Kulon Progo saat ini, yakni Bandara Internasional Yogyakarta, pembangunan jalan bebas hambatan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, pembangunan jalur akses kereta api Stasiun Kedundang-Bandara Internasional Yogyakarta, KSPN Borobudur, dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro.

Menurut dia, ada persoalan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga seakan berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana keistimewaan, APBD I dan APBD II terkesan belum menggerakan ekonomi masyarakat Kulon Progo.

"Sejauh mana alokasi anggaran pemerintah pusat hingga APBD kabupaten dapat menuntaskan program unggulan Kulon Progo," katanya.