Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk penanganan kemiskinan terhadap 5.000 keluarga penerima manfaat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat pada masa pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulon Progo Yohanes Irianto di Kulon Progo, Kamis, mengatakan penyaluran bantuan sosial, seperti program sembako Kemensos 2021 bakal menyasar 46.732 keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 29.220 kepala keluarga.
Selanjutanya, ada bantuan sosial tunai (BST) Kemensos kepada 18.892 KPM dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) APBD di Kulon Progo sebanyak 5.000 KPM.
"Alokasi BPNT dari APBD 2021 Kulon Progo sekitar Rp12 miliar. Sedangkan untuk APBN belum kami hitung, setiap bulan ada fluktuasi karena ada yang meninggal dunia dan sebagainya," kata Irianto.
Ia mengatakan penanganan kemiskinan di Kulon Progo pada 2021 akan lebih terstruktur. Pola yang lebih terstruktur akan dilakukan, karena sudah terbit Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui APBD, sehingga mengawalnya lebih kuat.
"Hal ini supaya lebih tepat sasaran dan menjadi daya ungkit masyarakat dalam bertahan pada masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan angka kemiskinan di Kulon Progo mengalami kenaikan satu persen pada 2020 menjadi 18 persen dari sebelumnya 17 persen. Sehingga, membutuhkan formulasi baru dalam penanganan kemiskinan," katanya.
Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan pemkab akan menekan angka kemiskinan supaya tidak meningkat. Kegiatan yang mendorong sektor ekonomi bakal dilakukan oleh jawatannya. Masyarakat nantinya akan dilibatkan.
"Langkah apa yang harus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan. Perlu kegiatan yang dasarnya mendorong sektor ekonomi yang sifatnya kearifan lokal. Apapun yang dilakukan di Kulon Progo ini, paling tidak keterlibatan masyarakat dalam skala perputaran ekonomi harus dilakukan. Memang kita harus mengoptimalkan agar masyarakat terlibat," katanya.
