Pemkab Kulon Progo diminta inventarisasi ruas jalan menuju objek wisata

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Widiyanto meminta pemerintah setempat melakukan inventarisasi jalan-jalan menuju objek wisata dan dibangun secara bertahap untuk mendukung percepatan pengembangan objek wisata yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Widiyanto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan infrastruktur jalan adalah kebutuhan utama dalam percepatan pengembangan sektor wisata di seluruh wilayah ini.

"Inventarisasi data ruas jalan menuju objek wisata sangat penting dan mendesak. Kemudian, ruas jalan mana yang terbengkelai. Menurut saya, masih banyak jalan menuju objek wisata belum dibangun, atau belum mendukung pengembangan objek wisata, khususnya di kawasan Bukit Menoreh," kata Widiyanto.

Ia mencontohkan jalan Segajih (Kokap)-Clereng(Pengasih) sepanjang 13 kilometer belum pernah disentuh oleh Pemkab Kulon Progo, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukinan (DPUPKP).

Ia meminta ada perubahan aturan daerah tentang status ruas jalan daerah. Hal ini sangat penting, karena akan banyak ruas jalan menuju objek wisata yang tidak terbangun.

"Kami mendorong setiap tahun menganggarkan pembangunan infrastruktur menuju objek wisata. Harus ada alokasi secara khusus. Kita ketahui bersama, wisata ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Selain itu, ruas jalan menuju objek wisata di kawasan Bukit Menoreh hanya bisa dilalui satu kendaraan. Sehingga ketika kendaraan roda empat berpapasan di tengah jalan, akan mengalami kendala dan berpotensi terjadi kecelakaan, seperti menuju Pule Payung dan Kalibiru. Kunjungan wisatawan di Kalibiru dalam satu tahun mencapai 443 ribu wisatawan, tentu harus didukung infrastruktur jalan yang memadai.

"Kondisi jalan yang tidak layak membuat wisatawan untuk berhitung saat akan berkunjung. Harapan kami, Pemkab Kulon Progo membuat agenda jelas target penyelesaian pembangunan jalan menuju objek wisata," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kulon Progo dari Daerah Pemilihan II (Kokap dan Pengasih) ini.

Sementara itu, Sekretaris DPUPKP Kulon Progo Langgeng Raharjo mengakui perlu ada komitmen bersama dan pandangan yang sama antara Pemkab Kulon Progo dengan DPRD Kulon Progo dalam mewujudkan percepatan pembangunan jalan menuju objek wisata.

Ia mencontohkan mulai 2014 ada kesepahaman penganggaran untuk pembangunan infrastruktur Rp80 miliar per tahun melalui APBD.

"Hal yang sama juga dalam wacana percepatan pembangunan jalan menuju objek wisata," katanya.