Empat OPD Yogyakarta menerapkan digitalisasi penerimaan retribusi

id retribusi,nontunai,digitalisasi keuangan,yogyakarta

Empat OPD Yogyakarta menerapkan digitalisasi penerimaan retribusi

Penandatanganan MoU digitalisasi penerimaan retribusi untuk sejumlah layanan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya pembayaran retribusi nontunai untuk sampah, 3 Maret 2021. (Eka AR)

Yogyakarta (ANTARA) - Pemanfaatan digitalisasi untuk kebutuhan transaksi keuangan terus dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk untuk penerimaan retribusi secara nontunai yang mulai diterapkan oleh empat organisasi perangkat daerah.

“Upaya untuk penggunaan transaksi ‘cashless’ sudah kami mulai sejak 2017 diawali untuk kebutuhan pembayaran dan terus berkembang sampai saat ini untuk penerimaan retribusi,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di sela penandatanganan MoU pembayaran PAD nontunai di Yogyakarta, Rabu.

Sebanyak empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menerapkan penerimaan retribusi nontunai adalah Dinas Lingkungan Hidup untuk pembayaran retribusi sampah atau kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk pembayaran pengelolaan limbah, Dinas Perdagangan untuk pembayaran retribusi di UPT Pusat Bisnis, dan di Dinas Perhubungan.

Saat ini, lanjut Heroe, digitalisasi transaksi keuangan sudah berkembang sangat cepat salah satunya penggunaan telepon selular untuk melakukan berbagai pembayaran.

“Sekarang tidak bicara penggunaan kartu lagi, tetapi sudah gadget. Ini yang kemudian kami manfaatkan, yaitu memberikan fasilitasi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan non tunai saat mengakses layanan pemerintah daerah,” katanya.

Pemanfaatan traksaksi keuangan secara elektronik, diyakini Heroe sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai smart city.

Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan BPD DIY untuk penerimaan retribusi nontunai di empat OPD tersebut.

Direktur Utama BPD DIY Santosa Rohmat mengatakan, penerapan pembayaran secara digital merupakan salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan.

“Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, pembayaran non tunai sangat disarankan untuk mencegah penularan,” katanya.

Santosa pun berharap, pemanfaatan transkasi keuangan secara elektronik tidak hanya dilakukan oleh empat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tetapi bisa dilakukan di seluruh OPD.

“Bahkan jika memungkinkan untuk layanan dengan mitra pemerintah kota seperti pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang digandeng untuk pengadaan jamuan makan dan minum saat rapat. Pembayaran dilakukan secara elektronik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan mengatakan bahwa digitalisasi di sektor keuangan adalah sebuah keniscayaan terlebih dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat.

“Era 5G bahkan 6G akan segera hadir. Dengan teknologi komunikasi yang semakin cepat, maka transaksi keuangan pun dimungkinkan mengalami perubahan. Masa-masa penggunaan kartu untuk transaksi keuangan mungkin tidak ada lagi tetapi cukup melalui telepon genggam,” katanya.

Oleh karenanya, Hilman berharap, Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan percepatan digitalisi untuk kebutuhan elektronifikasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar