Bantul (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan validasi data terhadap sekitar 5.000 pedagang pasar rakyat di daerah ini untuk menjalani vaksinasi COVID-19 yang akan difasilitasi Dinas Kesehatan setempat.
"Sekitar 5.000 pedagang yang kami validasi dari jumlah total 11.186 pedagang pasar se-Bantul, kami validasi karena memang mereka harus sudah punya NIK (Nomor Induk Kependudukan)," kata Kepala Dinas Perdagangan Bantul Sukrisna Dwi Susanto di Bantul, Selasa.Selain yang sudah ber-NIK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, mereka yang divalidasi juga yang memenuhi kriteria untuk menerima Vaksin Sinovac baik dari segi usia maupun kondisi kesehatan.
"Pokoknya yang sudah memenuhi kriteria kita data, termasuk harus ada nomor 'handphone' (telepon seluler), kan banyak pedagang tidak punya 'handphone', padahal syaratnya paling tidak harus punya nomor HP, karena pemberitahuan dari pusat yang mau divaksin," katanya.
Meski demikian, kata dia, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pedagang yang masuk kategori pelayan publik atau tahap kedua setelah tenaga kesehatan (nakes) di Bantul, belum dipastikan waktunya, karena masih menunggu jadwal termasuk distribusi vaksin dari pemerintah.
"Itu jadwalnya belum turun, jadwal vaksin turun informasinya baru hari Senin yang akan datang khusus untuk Dinas Perdagangan. Tetapi yang jelas sudah kita umumkan mereka akan divaksin, semua sudah pada tahu karena kita data," katanya.
Teknis pelaksanaan vaksinasi bagi pedagang belum diatur apakah di fasilitas kesehatan pemerintah atau pasar setempat, namun pihaknya berharap di pasar seperti saat tes cepat bagi pedagang beberapa waktu yang lalu.
"Kalau pemeriksaan 'rapid tes' dulu petugas yang turun ke lapangan. Tapi kalau harus berbondong-bondong ke rumah sakit bisa sebenarnya, tapi pada bisa apa nggak, menurut saya lebih efektif kalau petugas datang ke pasar, tapi kita ikuti polanya, kebijakan Bantul seperti apa, kita umumkan," katanya.
Dia mendukung vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh dan menekan laju penularan corona, meski tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
"Yang jelas tujuan utama vaksinasi itu bagus untuk kekebalan, karena pedagang harus kebal, dan imun meningkat, apalagi mereka banyak berinteraksi dengan pembeli, jadi memang harus divaksin," katanya.
