Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan sentra lumbung ikan nasional dengan skema solicited atau atas inisiasi pemerintah.
"Arahan presiden kita akan melakukan pembangunan solicited, artinya pemerintah akan mulai membebaskan tanah 200 hektar dan mempersiapkan infrastruktur dasar," ujar Menhub dalam konferensi pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin.
Menhub mengatakan sebagaimana diketahui Indonesia bagian timur kaya dengan ikan. Dalam laporan menteri KKP, kata dia, banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif.
"Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu bersama dengan kawasan industri," ujarnya.
Oleh karena itu pemerintah memutuskan melakukan pembangunan dengan skema solicited tersebut.
Pemerintah kemudian akan melakukan lelang kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang nilai investasinya kurang lebih Rp5 triliun.
Selain itu dia menyampaikan juga ada kesempatan untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektar di mana 700 hektar di antaranya akan dibebaskan oleh swasta.
"Kami juga membahas bahwa masa pembangunan itu selama dua tahun, tetapi kita ingin merestrukturisasi cara-cara penghitungan penangkapan ikan sehingga untuk dua tahun ini kita bisa memfungsikan dua pelabuhan yang ada di Ambon," jelasnya.
Pemerintah akan membangun sentra lumbung ikan dengan skema "solicited"
Dokumentasi - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek protokol kesehatan di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Sabtu (6/2/2021). ANTARA/HO-Kemenhub.
