Komisi IV DPR RI mengikuti panen perdana padi Inpari IR Nutri Zinc

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono bersama rombongan Komisi IV memulai kunjungan kerja pada masa reses di Dusun Pahingan, Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (10/4).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau lokasi cetak sawah baru sekaligus dalam rangka panen perdana padi Inpari IR Nutri Zinc. Lokasi panen yang ditinjau merupakan lahan hasil program penambahan luas areal tanam (PATB) padi yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.

Panen padi Inpari IR Nutri Zinc ini mampu menhasilkan 7,1 ton per hektare meskipun merupakan panen pertama kalinya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Budisatrio kepada anggota kelompok tani.

"Ini bisa menjadi contoh yang baik. Panen pertama dengan produktivitas yang tinggi, sangat luar biasa," ujar Budisatrio di sela-sela kegiatan panen padi bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan dan Bupati Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo Drs Sutedjo dalam sambutannya menyatakan bahwa petani Kulon Progo telah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan surplus beras pertahun sekitar 41.000 ton. Ini sesuai pula dengan jargon yang dicanangkan yaitu "Isa nandur ngopo tuku, Isa ngingu ngopo tuku, Isa gawe ngopo tuku".

Mengutip penjelasan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Dr Suwandi, varietas padi Inpari IR Nutri Zinc ini merupakan jenis padi varietas unggul baru (VUB) hasil biofortifikasi dengan kandungan gizi zinc 6 persen lebih tinggi.

Menurut hasil penelitian, zinc merupakan salah satu unsur yang diperlukan untuk petumbuhan. Salah satu efek negatif kekurangan zinc dapat menyebabkan gagal pertumbuhan pada anak atau stunting.

"Kandungan Zn pada Padi IR Nutri Zinc mencapai 34,51 ppm, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penangkal stunting," kata Suwandi.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan Impari IR Nutri Zinc di Kulon Progo termasuk masif. Tercatat hingga kuartal I 2021, areal tanam di Kulon Progro telah bertambah menjadi 600 hektare dari yang awalnya hanya sekitar 200 hektare.

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogakarta Magelang (Polbangtan Yoma) Dr Bambang Sudarmanto yang ikut serta menghadiri kegiatan tersebut turut mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo.

Menurut dia, PATB di Kulon Progo merupakan salah satu prestasi, karena di Pulau Jawa alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan sektor lain sangat dominan.

"Ini merupakan contoh bahwa sebenarnya masih ada lahan marginal atau lahan lain yang belum dioptimalkan penggunaannya untuk mengembangkan pertanian. Saya yakin daerah lain masih banyak kalau kita mau mengidentifikasi, dan manganalisis serta memanfaatkan lahan kurang produktif untuk PATB," ujar Bambang.

Perlu diketahui bahwa PATB merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementan untuk meningkatkan produksi padi dengan memanfaatkan lahan baru yang belum termanfaatkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin ketersedian pangan nasional.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa anomali iklim, terjadinya beberapa bencana alam, serta pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian serius. Harus ada strategi mitigasi yang cepat dan teapat agar tidak berdampak terhadap penyediaan pangan nasional.

"Dalam situasi ini, sebanyak 267 juta jiwa harus terjamin kebutuhan pangannya. Ada beberapa langkah yang bisa diambil agar tidak terjadi krisis pangan yaitu penyesuaian protokol produksi bahan baku, jaminan kualitas dan keamanan pangan, serta memperluas areal tanam untuk meningkatkan produksi," ujar Mentan.

Untuk mewujudkan hal itu, Kementan membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari produsesn benih, perguruan tinggi, instansi setempat, BPP Kostratani, hingga masyarakat luas.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan PPSDMP Dedi Nursyamsi yang mengimbau agar Kostratani mengambil peran dalam upaya tersebut.

"Peran Kostratani sangat diperlukan untuk mendukung capaian ini. Kostratani diharapkan mampu memperkuat produksi dan koordinasi 'stakeholder' pertanian seperti penyuluh, petani, dan pelaku usaha di tingkat lapangan," kata Dedi.