Pemkab Kulon Progo didesak meningkatkan anggaran posyandu

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nasib Wardoyo mendesak pemerintah daerah setempat meningkatkan anggaran posyandu untuk mendukung perwujudan anak yang cerdas dan bebas kekerdilan.

Nasib Wardoyo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kulon Progo, anggaran Therapeutic Feeding Centre (TFC) atau pusat pemulihan gizi (PPG) yang merupakan pusat pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pemberian makanan anak secara intensif sebesar Rp63 juta dan anggaran posyandu Rp16,94 juta.

"Anggaran untuk posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) di Kulon Progo masih belum layak dan perlu ditambah anggarannya agar kebutuhan gizi balita tercukupi sehingga melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas," kata dia.

Menurut dia, balita adalah generasi penerus. Untuk itu, kebutuhan gizi balita harus tercukupi akan menekan bahkan kekerdilan di Kulon Progo.

"Saat ini, angka kekerdilan di Kulon Progo sangat tinggi, namun anggaran di Dinas Kesehatan belum mencerminkan upaya menekan kasus kekerdilan," kata Bendahara Partai NasDem Kulon Progo ini.

Selanjutnya, kata Nasib, hal tidak kalah penting adalah relawan posyandu juga membutuhkan apresiasi. Apresiasi kegigihannya memperjuangkan anak Indonesia yang sehat perlu diperhatikan kesejahteraannya. Selama ini masih belum terperhatikan secara maksimal.

Selain anggaran posyandu ditingkatkan, kesejahteraan kader juga perlu diperhatikan agar lebih bersemangat berjuang mengawal generasi penerus di Kulon Progo. Saat ini, angka kematian ibu di Kulon Progo 63,61 persen per 100 ribu kelahiran hidup, angka kematian bayi 8,06 persen per 1.000 kelahiran hidup.

"Untuk menuntaskan kasus AKI dan AKA di Kulon Progo membutuhkan peran kader posyandu. Mereka garda terdepan dalam penanganan AKA, AKI dan kekerdilan, jadi kami minta anggaran peningkatkan kader posyandu," harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami mengakui anggaran TFC balita sebesar Rp63 juta dan posyandu Rp16,94 juta pada 2021 yang ada di Dinkes. Namun anggaran untuk kegiatan tersebut juga ada di 21 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan. Anggaran di masing-masing puskesmas rata-rata untuk PMT sebesar Rp20 juta per tahun per puskesmas dan posyandu Rp5 juta per tahun per puskesmas.

"Anggaran ini nilai rata-rata dari puskesmas. Hal ini dikarenakan perolehan BOK masing-masing puskesmas berbeda, tergantung jumlah balita yang ada di wilayah tersebut," katanya.