FPKS mendesak Pemkab-DPRD Kulon Progo membahas dini APBD Perubahan 2021

id Kulon Progo,APBD Perunahan 2021,DPRD Kulon Progo,FPKS

FPKS mendesak Pemkab-DPRD Kulon Progo membahas dini APBD Perubahan 2021

Ketua Frkasi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat bersama DPRD segera menyusun dan membahas lebih dini APBD Perubahan 2021 menindaklanjuti Silpa 2020 sebesar Rp141,79 miliar agar bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan yang anggarannya terkena refocusing pada 2020 dan 2021.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Kamis, mengatakan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020, ada kelebihan pendapatan dan efisiensi belanja, sehingga menyebabkan Silpa 2020 tinggi, mencapai Rp141,79 miliar.

"Silpa ini harus segera disikapi Pemkab Kulon Progo, dan kami mendesak pimpinan DPRD Kulon Progo supaya ada pembahasan lebih awal APBD Perubahan 2021, yang mana, kami juga mengalami refocusing untuk anggaran vaksinasi yang harus disediakan Pemkab Kulon Progo sebesar Rp75 miliar," kata Hamam.

Ia mengatakan Silpa 2020  pada dasarnya bisa membuat kebutuhan pembangunan APBD 2021 tidak terganggu, sehingga perlu ada pembahasan APBD Perubahan 2021 lebih dini.

"Kami mendorong pimpinan DPRD, dan Badan Musyarawarah (Bamus) untuk membahas ini yang dimulai Mei, tidak harus menunggu Juni KUA-PPA masuk, tapi satu bulan lebih cepat kami minta karena menyangkut kepentingan masyarakat Kulon Progo dan pembangunan 2021 berjalan baik," katanya.

Kelebihan pendapatan itu dikarenakan pendapatan daerah yang tidak terprediksi. Semestinya menjadi kajian penting Pemkab Kulon Progo, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tentang potensi pajak daerah yang membutuhkan observasi jeli terhadap transaksi BPHTB. Saat ini, BPHTB sedang marak di Kulon Progo sehingga membutuhkan sistem yang dibangun oleh pemerintah desa supaya transaksi ini bisa dipetakan sejak dini.

"Ada pembayaran BPHTB yang signifikan yang tidak terbayangkan oleh Pemkab Kulon Progo. Ini berita bagus, tapi capaian perencanaan target pendapatan sangat tinggi. Ini perlu perhatian serius Pemkab Kulon Progo dalam perencanaan pendapatan, terutama pajak daerah," katanya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kulon Progo Sendy Yulistya Prihandini mengatakan realisasi Silpa 2020 sebesar Rp141,79 miliar. Hal ini sangat merugikan masyarakat, sebab menandakan pembangunan tidak terealisasi secara maksimal, padahal masyarakat membayar pajak setiap saat. Walaupun angka SiLPA nanti menjadi definitif setelah DPRD mengetok palu dalam rapat paripurna pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Terkait hal di atas, kami minta pemkab transparan menyajikan secara rinci berapa nilai Silpa efisiensi, dan berapa nilai Silpa dari gagalnya pekerjaan atau proyek. Hal ini dirasa penting untuk masyarakat agar mengetahui, sejauh mana kinerja eksekutif melayani masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik. Selain itu, bisa dilanjutkan pada APBD Perubahan 2021," katanya.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar