Kulon Progo (ANTARA) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutedjo mengimbau agar warga Kulon Progo di perantauan tidak mudik dahulu meski ada keinginan berkumpul dengan keluarga untuk mengantipasi penyebaran COVID-19.
"Kami mengharapkan dan mengimbau perantau tidak mudik terlebih dahulu sesuai larangan pemerintah. Hal ini dikarenakan jika tetap mudik, dapat menjadi penyebaran COVID-19," kata Sutedjo di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan Pemkab Kulon Progo akan mengadakan program Gayeng Regeng Blonjo Bareng (GRBB) di luar daerah sebagai upaya mengobati rindu kampung halaman bagi masyarakat yang merantau. Hal itu menyusul aturan pemerintah pusat tentang larangan mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19 ini.
Ia berharap agar masyarakat Kulon Progo yang pergi merantau ke luar daerah untuk bisa menaati peraturan pemerintah terkait dengan larangan mudik. Sehingga harapannya tradisi pulang ke kampung halaman bisa ditunda terlebih dahulu guna mencegah penularan COVID-19.
Namun agar masyarakat Kulon Progo yang yang berada di perantauan bisa tetap merasakan nuansa kampung halaman. Sutedjo menyatakan pihaknya melalui Badan Koordinasi (Bakor) Paguyuban Kulon Progo (PKP) akan mengadakan program Gayeng Regeng Blonjo Bareng (GRBB) di daerah tujuan merantau. Diantaranya wilayah Jabodetabek.
Dengan program tersebut, masyarakat yang berada di perantauan nantinya bisa membeli produk-produk khas kampung halamannya. Sehingga harapannya bisa menjadi obat rindu karena tidak bisa mudik. Selain itu, dengan membeli produk di GRBB para perantau juga membantu pelaku UMKM di Kulon Progo.
"Di Jabotabek kami akan mengadakan GRBB sebagai tombo kangen karena tidak mudik ke kampung halaman. Dari program ini perantau bisa tetap belanja produk-produk Kulon Progo di perantauan. Kami sudah mengirim barang-barang produk lokal Kulon Progo untuk wilayah Jabotabek," katanya.
Sementara apabila ingin berpergian ke Kulon Progo, perantau diharapkan bisa datang dengan kondisi sehat. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan bebas COVID-19. Adapun diantaranya dengan hasil negatif dari rapid test, rapid antigen, genose atau swab tes.
Sutedjo memastikan bahwa pihaknya juga akan melakukan pengawasan di perbatasan wilayah hingga tingkat kalurahan. Sehingga apabila ada temuan perantau yang tidak membawa bukti tes maka akan diberi tindakan.
"Tentu kalau tidak bawa itu (bukti negatif Covid-19) ya tidak usah berpergian. Kalau terlanjur diwajibkan karantina dulu," imbaunya.
Di sisi lain, Sutedjo juga meminta agar satuan tugas di tingkat desa bahkan RT melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk mengawasi warga perantauan yang terlanjur mudik ke Kulon Progo.
"Mereka yang sudah mudik, harus tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan," harapnya.
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan pemkab mendirikan posko di perbatasan Kulon Progo kemungkinan akan mulai dilakukan gugus tugas tujuh hari sebelum dan setelah lebaran.
"Kami berharap pada arus mudik dan Lebaran 2021 ini tidak menimbulkan klaster penyebaran COVID-19," katanya.
