Pemkab Bantul tidak anjurkan kegiatan halal bihalal di tingkat pedukuhan

id Pemkab Bantul,halal bihalal

Pemkab Bantul tidak anjurkan kegiatan halal bihalal di tingkat pedukuhan

Kantor Pemkab Bantul, DIY (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak menganjurkan kegiatan silaturahim atau halal bihalal di tingkat pedukuhan maupun rukun tetangga pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah guna mencegah penyebaran penularan COVID-19.

"Silaturahmi atau halal bihalal di tingkat pendukuhan, RT, masjid atau mushala tidak dianjurkan, tetapi jika terpaksa, maka berlaku di wilayah zona hijau dan zona kuning dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Sabtu.

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 443/01593 tentang Larangan Mudik dan Penegakan Protokol Kesehatan pada bulan Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah yang diterbitkan dan ditandatangani Bupati Bantul pada 4 Mei 2021.

Menurut dia, dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro terdapat empat zona, yaitu zona hijau dengan kasus nol dalam satu RT, zona kuning terdapat kasus COVID-19 satu sampai dua rumah, dan zona oranye terdapat kasus tiga sampai lima rumah, kemudian zona merah terdapat kasus lebih dari lima rumah.

"Sementara untuk wilayah PPKM mikro zona oranye dan zona merah kegiatan (halal bihalal) tersebut mutlak dilarang," kata Bupati yang sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan COVID-19 Bantul.

Bupati mengatakan, SE dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 selama Bulan Ramadhan dan perayaan Lebaran 2021 tentunya menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Oleh karena itu, para camat benar-benar menginstruksikan dan menegaskan poin penting kepada masyarakat.

"Jadi kita harus mengunakan dua prinsip. Pertama, pencegahan harus diutamakan daripada pengobatan. Kedua, menghindari bahaya harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat, ini prinsip penting," katanya.

Bupati mengatakan, kegiatan halal bihalal dalam perayaan Idul Fitri hukumnya sunah, akan tetapi melindungi keselamatan warga dan rakyat dari paparan COVID-19 hukumnya wajib.

"Jangan sampai kita memenangkan yang sunah, mengalahkan yang wajib. Beberapa ketentuan dalam edaran itu menggunakan prinsip itu dan mempedomani instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Gugus Tugas Nasional," katanya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar