Ketua DPD RI mendukung Pemda DIY gerakkan sektor pariwisata

id Ketua DPD RI,pariwisata DIY

Ketua DPD RI mendukung Pemda DIY gerakkan sektor pariwisata

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada silaturahmi dengan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X di Komplek Kepatihan Yogyakarta. Sabtu (5/6/2021) malam. (Foto ANTARA/HO/Humas DPD RI)

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggerakkan sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Ketua DPD RI dalam siaran pers pada silaturahmi dengan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (5/6) malam mengatakan Yogyakarta memiliki ragam potensi budaya yang menjadi kekayaan daerah, mulai dari peninggalan cagar budaya, kebudayaan berupa kearifan lokal, nilai-nilai luhur, karya seni, sistem sosial hingga perilaku sosial di masyarakat.

"Karena itulah Yogyakarta hampir sama dengan Bali yang mengandalkan fiskal dan PDRB (produk domestik regional bruto) dari sektor pariwisata yang berdampingan dengan potensi ekonomi kerakyatan melalui UMKM, selain sektor pertanian dan dunia pendidikan," katanya.

Meski begitu, senator asal Jawa Timur ini menyadari sektor pariwisata saat ini sangat terdampak pandemi COVID-19, karena itu kedatangan dan keramaian dibatasi. Padahal sektor pariwisata hidup dengan mengandalkan kedatangan orang atau wisatawan.

"Tentu situasi ini langsung membuat terpuruk sektor pariwisata dan sektor ikutannya, termasuk UMKM. Seperti yang dialami Provinsi Bali," katanya.

Oleh karena itu, LaNyalla mendukung agar DIY kembali menggerakkan pariwisata yang menjadi andalan kota Gudeg itu, dan agar Pemda DIY bersama pemkab dan pemkot setempat mengambil langkah strategis agar pariwisata bisa kembali bangkit, tapi tetap memperhatikan kesehatan masyarakat.

"Adaptasi dan kebiasaan baru menjadi syarat wajib yang harus mulai diterapkan di sektor tersebut. Tentu ini tugas yang berat bagi aparat pemerintah daerah, terutama untuk menjaga konsistensi pengawasan dan pembinaan," kaya LaNyalla.

Menurut dia, hal itu yang bisa dan harus dilakukan saat ini untuk menggerakkan sektor pariwisata."Dan Alhamdulillah, Malioboro sebagai salah satu Ikon Yogyakarta sudah mulai bergeliat, meskipun nilai transaksi barang dan kuliner belum normal, tetapi sudah ada harapan," katanya.

LaNyalla juga mengapresiasi kebijakan bebas kendaraan bermotor yang diterapkan di kawasan Malioboro, sebab sebagai kebijakan fundamental, karena bermuara pada kepentingan lingkungan masa depan, terutama terkait dengan kampanye dunia tentang ancaman pemanasan global.

Meski demikian, LaNyalla menyarankan agar penataan tata ruang dan wilayah di Yogyakarta juga diikuti dengan road map menuju daerah ramah lingkungan, termasuk pentingnya pembangunan hijau dan konstruksi hijau, yang juga telah menjadi isu global.

"Sebagai wakil daerah, DPD RI bertugas untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat pusat. Karena sudah menjadi tekad kami untuk bekerja maksimal sebagai 'advokat' atau pembela kepentingan daerah," katanya.

LaNyalla menambahkan, sudah menjadi kewajiban DPD, terutama senator daerah pemilihan DIY, untuk meneruskan aspirasi dari daerah yang dikenal unggul dengan pendidikannya itu ke pusat.

"Apalagi Senator Yogyakarta, ada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang berada di Keraton. Sehingga sangat tahu persis kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus diprioritaskan untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat," kata LaNyalla.