Bantul berharap wisata berbasis komunitas dikoneksikan dengan pelaku wisata

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pariwisata berbasis komunitas yang dikembangkan kelompok masyarakat di wilayah ini pengelolaannya dikoneksikan dengan para pelaku wisata agar cepat dikenal secara luas.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa, mengatakan, pariwisata berbasis komunitas atau community based tourism (CBT) adalah objek-objek wisata yang dihasilkan dari inisiatif rakyat, dibangun sendiri oleh rakyat dengan cara iuran dan patungan untuk membangun fasilitas wisata.

"Di Bantul sekarang ini ada 44 pariwisata berbasis komunitas, pemerintah ingin CBT-CBT atau objek wisata yang dibangun oleh masyarakat ini dikelola dengan cara mengkonekkan, menyambungkan dengan para pelaku wisata," katanya.

Baca juga: Lima pasangan ikut Nikah Bareng Estafet di Bantul sesuai prokes

Menurut dia, pelaku wisata tersebut antara lain travel agen atau biro perjalanan, himpunan pengusaha pariwisata, termasuk tour leader atau pemandu wisata, agar objek-objek wisata yang dibangun masyarakat bisa dipasarkan bersama-sama.

"Akan tetapi tentu saja sebelum kita pasarkan secara masif ini harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga objek wisata berbasis komunitas ini pantas untuk dijual, pantas dikunjungi wisatawan," katanya.

Salah satu objek wisata berbasis komunitas yang belum lama dikembangkan masyarakat dan diresmikan adalah Wisata Alam Kedung Bunder di Kajor Wetan, Desa Selopamioro dengan memanfaatkan potensi alam berupa sendang atau kolam di pegunungan yang airnya bersumber dari mata air.

Baca juga: Pemkab Bantul menjalin komunikasi penanganan COVID-19 tingkat kecamatan

"Apa yang sudah berkembang di Kajor Wetan Selopamioro itu termasuk dalam kelompok pariwisata berbasis komunitas, saya dukung agar bisa dipasarkan bersama yang akhirnya nanti bisa mengungkit ekonomi di sekitar Kajor Wetan," katanya.

Dia mengatakan, dan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu, baik pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten siap mendukung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk anggaran desa setempat.

"Kalau digarap bareng-bareng, nanti hasilnya akan lebih cepat, tetapi harus ada 'master plan' (rencana induk) yang baik, jadi tidak asal membangun tanpa dirancang secara komprehensif, misalnya toilet dimana, home stay dimana, kuliner dimana, agar tertata," katanya.