Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendirikan Posko COVID-19 Terpadu yang menempati kantor BPBD yang bertugas mengawasi kegiatan masyarakat berskala mikro dalam rangka menekan kasus terkonfirmasi COVID-19.
"Posko COVID-19 ini rencananya akan didirikan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo Fajar Gegana di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan pembangunan posko COVID-19 terpadu ini sebagai langkah pengetatan PPKM mikro di tiap desa juga akan diambil oleh gugus tugas.
"Kami akan kembali memperketat PPKM mikro. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo juga akan membatasi izin keramaian, yang sekiranya tidak terlalu penting, tidak diizinkan," kata Fajar.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo, tidak ada rukun tetangga (RT) yang masuk zona merah. Hanya saja, terdapat 13 zona oranye, dan peningkatan RT yang berstatus zona kuning.
"Kecamatan Sentolo paling banyak terdapat zona oranye, yakni lima RT. Kemudian Kalibawang empat RT, sisanya tersebar di Wates, Lendah dan Panjatan. Rata-rata wilayah di kabupaten Kulonprogo masih didominasi oleh warga hijau dan kuning," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kulon Progo Baning Rahayujati mengatakan hari ini, ada penambahan kasus harian COVID-19 sebanyak 149 kasus, sehingga total kasus di wilayah ini menjadi 7.382 kasus.
"Dari total terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.382 kasus, terdiri dari 537 sembuh, 140 meninggal dunia. Warga yang selesai melakukan isolasi mandiri sebanyak 5.411. Warga yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 1.189 orang. Sedangkan, warga yang melakukan isolasi di rumah sakit sebanyak 105 orang," kata Baning.*
