Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memasifkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur, dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lainnya.
"Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," katanya.
Baca juga: Mendagri minta kepala daerah tidak ragu batasi kegiatan masyarakat
Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM darurat.
Menurut dia hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengindentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.
"Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh bapak presiden pada saat ratas (rapat terbatas), (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," kata Tito Karnavian.
Selain berpesan soal kekompakan kepala daerah bersama forkopimda dalam melaksanakan PPKM darurat, ia juga meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing.
Baca juga: Mendagri : Kantor di zona merah diminta WFH 75 persen
Dengan begitu, Mendagri Tito berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah.
Sebelumnya, Mendagri juga sudah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan PPKM darurat terletak pada sinergi dan kolaborasi antara semua pihak.
Pemerintah Pusat, bersama pemerintah daerah dan forkopimda, hingga masyarakat harus bergerak bersama, satu visi, untuk bersama memutus rantai penyebaran COVID-19.
