BI mendorong peningkatan konsumsi di DIY guna kendalikan inflasi

id Inflasi,Yogyakarta,Pemda DIY,Bank Indonesia,Pandemi

BI mendorong peningkatan konsumsi di DIY guna kendalikan inflasi

Pedagang mengemas barang dagangannya di area kios yang ditutup di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Minggu (4/7/2021). Toko non esensial di Pasar Beringharjo seperti batik, suvenir maupun kerajinan ditutup sementara selama PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali yang berlaku hingga 20 Juli mendatang untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko.

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui sarana digital untuk mengendalikan laju inflasi di provinsi ini yang masih jauh di bawah target.

"Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangkitkan, menggerakkan konsumsi masyarakat. Mari kita dorong konsumsi masyarakat agar bisa naik," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI DIY, Miyono saat konferensi pers secara virtual di Yogyakarta, Senin.

Miyono menyebutkan secara akumulatif sampai dengan Juni 2021 inflasi di DIY tercatat 0,87 persen (ytd) atau secara tahunan 1,5 persen (yoy). Laju inflasi ini jauh di bawah sasaran yang ditetapkan yakni 3,0 persen ±1 persen (yoy).

Menurut dia, rendahnya inflasi pada Juni 2021 antara lain disebabkan oleh deflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Meski demikian, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan inflasi inti (core inflation) masih terkendali.

Deflasi volatile food disebabkan kelebihan stok sedangkan permintaan menurun. Dengan demikian harga kebutuhan pokok seperti harga cabai dan bawang merah mengalami penurunan signifikan sehingga di sisi lain dikeluhkan para petani atau pelaku UMKM.

"Rendahnya inflasi ini dari daya beli yang rendah, mobilitas masyarakat yang terbatas dan tidak bia beraktivitas dengan baik. Jadi kondisi secara data cukup memprihatinkan, mudah-mudahan tidak berjalan lama," kata dia.

Mengingat ruang gerak masyarakat yang dibatasi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, menurut Miyono, memang dibutuhkan skema subsidi untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat. "Tapi permasalahannya, apakah subsidi masih ada? ini yang jadi permasalahan," ujar dia.

Oleh sebab itu, ia menilai yang perlu didorong saat ini adalah peningkatan belanja masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas. Mereka diharapkan tidak menahan pendapatannya terlalu ketat.

"Bolehlah belanja lebih, tapi kita sumbangkan kepada tetangga atau masyarakat yang sedang isolasi mandiri," ujar dia.

Untuk mendongkrak penjualan para petani serta UMKM, menurut dia, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY akan memanfaatkan media sosial humas Pemda DIY untuk mempromosikan produk mereka.

"Mengimbau masyarakat untuk berkonsumsi, tidak menahan pendapatnya terlalu ketat terutama bagi kelas menengah ke atas. Mari berbagi, berbelanja bantu masyarakat yang sedang dirundung COVID-19," kata dia.
 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021