Kulon Progo (ANTARA) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tingkat desa karena mobilitas masyarakat masih tergolong tinggi meski pembatasan sudah diterapkan.
"Kami minta camat dan kepala desa bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas selama PPKM level 3," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo Fajar Gegana di Kulon Progo, Kamis.
"Tinggal empat hari. Jangan sampai setelah itu menunjukkan grafik kenaikan kasus yang menjadikan level Kulon Progo menjadi berat, kemudian mempengaruhi evaluasi PPKM pada 25 Juli 2021 mendatang dan belum bisa dilonggarkan pada 26 Juli 2021," katanya.
Ia mengatakan bahwa Gugus Tugas akan segera menyiapkan pembaruan protokol kesehatan di tempat usaha, tempat ibadah, dan objek wisata agar warga tetap berpegang pada panduan pencegahan COVID-19 dalam beraktivitas setelah pemerintah melonggarkan PPKM.
"Kami akan memverifikasi kembali protokol kesehatan sesuai dengan kondisi saat ini. Misal di sektor pariwisata bagaimana ada pembatasan pengunjung hingga persyaratan lainnya. Karena catatan Presiden selama tidak ada kenaikan kasus dan betul-betul siap pada 26 Juli 2021 akan dilonggarkan secara bertahap," katanya.
Selain itu, Fajar mengatakan, Gugus Tugas berupaya menambah sumber daya manusia bidang kesehatan (SDMK) dan tenaga pelaksana vaksinasi serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung upaya penanggulangan COVID-19.
"Kami telah mengupayakan penambahan bangsal isolasi bagi pasien COVID-19, dan pasokan oksigen tetap tersedia di rumah sakit rujukan di Kulon Progo, khususnya di RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang," katanya.
Mobilitas masih tinggi, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kulon Progo evaluasi PPKM tingkat desa
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo Fajar Gegana. (ANTARA/Sutarmi)
