DPRD Kulon Progo minta pemkab tinjau ulang program penurunan kemiskinan

Minggu, 8 Agustus 2021 07:23 WIB

DPRD Kulon Progo bersama bupati dan TAPD Kulon Progo membahas RPJMD yang akan berakhir 2022. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merekomendasikan peninjauan kembali program penurunan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yang berakhir pada Mei 2022 karena pencapaiannya masih jauh dari target.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Kamis, mengatakan sejak 2020, anggaran penanganan kemiskinan tinggi, namun angka kemiskinan masih tinggi, yakni 18,01 persen, sedangkan targetnya hingga 2022 sebesar 8,85 persen.

Pemkab Kulon Progo menggelontorkan puluhan miliar rupiah anggaran untuk Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) dan bantuan sosial yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis

"Anggaran penanganan kemiskinan ini tidak berdampak pada penurunan kemiskinan, padahal anggarannya sangat tinggi," kata Akhid.

Ia mencontohkan anggaran Rp12 miliar yang diberikan kepada 600-an kelompok usaha bersama (Kube) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan angggotanya yang merupakan keluarga miskin. Namun kenyataannya, dari 600-an Kube yang diberi bantuan, yang dalam kondisi aktif hanya 15 persen, sisanya Kube pasif atau kegiatannya tidak ada.

"Artinya program ini harus dievaluasi kembali dalam pelaksanaannya. Seharusnya program yang dibuat harus memberdayakan warga miskin supaya dapat melakukan kegiatan ekonomi," katanya.

Menurut dia, program strategis yang banyak mendongkrak ekonomi masyarakat, yakni program padat karya. Program ini lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang strategis, seperti menuju kawasan strategis harus ditingkatkan. Persoalannya, sumber daya manusia (SDM) di setiap OPD.

"Program padat karya ini sangat bermanfaat, mulai dari jalan produksi, jalan menuju pendidikan, jalan menuju tempat ibadah, dan jalan lingkungan," katanya.

Catatan DPRD lainnya yakni Indek Pembangunan Infrastruktur yang pada 2022 seharusnya sebesar 71,28 persen, namun Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur pengairan bidang pengairan tidak mendapat alokasi. Hal ini perlu adanya strategi khusus untuk memenuhi ketercapaian pada 2022. Cetak sawah baru yang diproyeksikan menghasilkan lahan produktif, khususnya tanaman padi akan menjadi gagal.

Berdasarkan hasil pemaparan RPJMD 2017-2022, bahwa alasan tidak adanya DAK infrastruktur pertanian, khususnya bidang pengairan, karena Kulon Progo gagal mencapai target produksi padi 100 ribu ton per tahun.

"Hal ini perlu adanya strategis khusus pada 2022," katanya.

Akhid menyoroti tingginya angka kematian ibu dan angka kematian anak. Angka kematian ibu pada 2020 sebesar 63,61 persen per 100 ribu kelahiran hidup dan angka kematian bayi mencapai 11,07 persen per 1000 kelahiran hidup.

"Kasus ini harus menjadi perhatian khusus Pemkab Kulon Progo, khususnya OPD teknis yang membidangi," katanya.

Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan Pemkab Kulon Progo memiliki pekerjaan rumah dalam rangka menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Mei 2022, yakni masih tingginya angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan, perlunya peningkatan investasi dan peningkatan daya saing produk lokal.

Selain itu, perlunya regulasi dan infrastruktur pendukung tata ruang wilayah, perlunya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, dan perlunya penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

"Sampai berakhirnya RPJMD ini, kami memiliki program prioritas melalui Catur Krida Pembangunan 2022, yakni percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur daerah, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya, dan optimalisasi tata kelola pelayanan publik," katanya.

Ia mengakui pada 2020, ada persoalan yang berpengaruh pada perfoma Kulon Progo, yakni peningkatan kemiskinan dan anjloknya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo terkontraksi minus 4,06 persen atau terjun bebas dibandingkan pada realisasi 2019 sebesar 13,49 persen.

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada 2020 sebanyak 18,01 persen atau 78.060 jiwa. Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk. Aktivitas ekonomi menjadi terbatas sehingga memengaruhi pendapatan masyarakat.

"Hasil survei pandemi COVID-19 masyarakat yang berpendapatan rendah kurang dari Rp1,8 juta per bulan, tujuh dari 10 orang mengalami penurunan pendapatan sehingga masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan (hampir miskin) menjadi miskin," katanya