Palembang (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal kembali merampingkan BUMN yang saat ini sudah berjumlah 41 dari sebelumnya 108.
Erick di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan, kebijakan itu sangat mungkin diambil karena BUMN harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari masing-masing industrinya.
“Apakah dirampingkan ?. Dimungkinkan, tergantung dari situasi industrinya. Jadi yess dimungkinkan," kata Erick.
Erick mengatakan perampingan BUMN ini merupakan salah satu langkah strategis dalam proses transformasi yang sedang berlangsung sejak dua tahun terakhir.
Dalam transformasi itu, Erick memangkas jumlah klaster menjadi 12 klaster dari sebelumnya yang sebanyak 27 klaster, yang aman setiap klaster dibagi atas sektor industri yang diemban BUMN.
Menurutnya, BUMN harus bertransformasi terutama dalam model bisnis karena negara mengharapkan perusahaan plat merah dapat memberikan pemasukan sebesar-besarnya.
Dalam proses transformasi itu, Kementerian BUMN telah menetapkan lima fondasi yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia.
“Jangan berpikiran, ini kan perusahaan negara. Jika rugi, kan ada negara yang bantu,” kata Erick.
Sejauh ini, Erick mengaku belum puas atas capaian yang diraih Kementerian BUMN.
Meski sejauh ini, BUMN mampu berkontribusi ke negara senilai Rp377 triliun melalui pajak, dividen, dan bagi hasil.
Kemudian, BUMN mampu melejitkan laba hingga 365 persen atau pada semester I 2020 hanya mencapai Rp6 triliun, sementara pada periode yang sama tahun 2021 mampu meraup Rp26 triliun, tapi capaian ini belum optimal jika mengamati aset yang dimiliki BUMN yang mencapai di atas Rp9.000 triliun.
Erick masih menyayangkan, meski sudah diciutkan menjadi 41 BUMN tapi sejatinya yang memberikan dividen ke negara tetaplah 11 BUMN.
"Tapi apakah yang tidak bisa menghasilkan dividen akan dibubarkan, ya tidak juga karena dilihat juga karena ada juga BUMN yang kerjanya untuk pelayanan publik," kata Erick.
Ia mencontohkan seperti PT KAI dan PT Pelni yang tidak mungkin dipaksa untuk meraih untung sebanyak-banyaknya karena sebagian besar kegiatannya merupakan publik service obligation (PSO).
Berita Lainnya
1.850 anak prajurit terima beasiswa Kementerian BUMN
Selasa, 26 Maret 2024 6:12 Wib
Gedung Filateli Jakarta perlu diselamatkan
Senin, 25 Maret 2024 7:13 Wib
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN mulai dibukai besok
Jumat, 22 Maret 2024 18:55 Wib
Tujuh BUMN Karya dilebur jadi tiga perusahaan
Selasa, 19 Maret 2024 20:02 Wib
ANTARA berangkatkan pemudik lewat "Mudik Asik Bersama BUMN"
Kamis, 7 Maret 2024 8:42 Wib
Buruan daftar, disediakan 80 ribu kuota mudik gratis Lebaran 2024
Selasa, 5 Maret 2024 18:28 Wib
Kurangi impor amonium nitrat, pengoperasian pabrik PT KAN di Bontang, Kaltim
Kamis, 29 Februari 2024 14:02 Wib
Resesi di Jepang dan Inggris, ekonomi RI berpeluang tumbuh
Rabu, 21 Februari 2024 6:32 Wib