Evaluasi MCP KPK Pemkot Yogyakarta siap lakukan optimalisasi pajak daerah

id Monitoring centre for prevention,KPK,yogyakarta,pajak daerah

Evaluasi MCP KPK Pemkot Yogyakarta siap lakukan optimalisasi pajak daerah

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. ANTARA/Eka A.R.

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan siap melakukan optimalisasi capaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui monitoring centre for prevention (MCP).

"Pada dasarnya, capaian kinerja kami dari berbagai aspek itu juga dinilai dari sudut pandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentunya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, termasuk optimalisasi pajak selain aspek lain, seperti pengadaan barang dan pengelolaan aset hingga SDM," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti usai mengikuti evaluasi bersama KPK di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, optimalisasi capaian pajak daerah menjadi salah satu aspek penilaian kinerja yang disorot melalui monitoring centre for prevention (MCP) meskipun pada saat pandemi terjadi penurunan pendapatan asli daerah.

"Di Kota Yogyakarta, pajak daerah yang memberikan konstribusi cukup besar pada pendapatan adalah dari pajak hotel dan restoran," katanya.

Pada saat pandemi, lanjut dia, terjadi penurunan omzet dari pelaku usaha hotel dan restoran sehingga otomatis berpengaruh pada pajak daerah yang dibayarkan ke pemerintah daerah.

Meski demikian, Haryadi berharap pelaku usaha hotel dan restoran juga tidak menyembunyikan omzet saat pariwisata mulai bangkit seperti saat ini karena kasus COVID-19 yang mulai turun.

"Kalau memang terjadi kenaikan okupansi dan omzet, pajaknya juga harus dihitung dengan benar. Bagaimanapun juga pajak tersebut sudah dibayarkan oleh tamu atau pengunjung, tinggal meneruskannya ke pemerintah daerah sebagai pajak daerah. Jangan dihitung sebagai income usaha," katanya.

Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta memasang target pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp127 miliar, sedangkan dari pajak restoran sebesar Rp46,5 miliar.

Hingga awal semester dua, realisasi untuk masing-masing pajak daerah tersebut mencapai sekitar 27,9 persen dan 58,4 persen dari target.

Ia berharap kerja sama dari masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan karena pajak adalah kewajiban.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY Deddy Pranawa Eryana mengatakan bahwa terjadi kenaikan okupansi hotel bintang tiga dan lima di DIY, khususnya di akhir pekan, menjadi lebih dari 40 persen.

"Akan tetapi, perlu diingat bahwa okupansi yang diizinkan adalah maksimal 70 persen dari kamar yang dimiliki," katanya.

Deddy menyebut kenaikan okupansi tersebut bukan berarti dunia pehotelan sudah kembali membaik karena perhotelan terdampak pandemi selama sekitar 2 tahun dengan tanggungan beban operasional yang cukup tinggi.

"Kami pun sudah mendapat surat dari pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban membayar berbagai pajak, mulai dari pajak hotel hingga air tanah," katanya.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021