Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kesulitan mencairkan biaya tak terduga untuk penanganan dan penanggulangan bencana di wilayah ini karena status kelembagaan masih tipe B.
Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satyo Agus Nahrowi di Kulon Progo, Jumat, mengatakan BPBD bisa mengakses biaya tak terduga bila sudah ada surat keputusan tanggap darurat bencana yang dikeluarkan oleh bupati.
Saat ini, status kelembagaan BPBD Kulon Progo setara degan kecamatan. Seharusnya sudah lebih tinggi dari itu, sehingga bisa langsung menggunakan BTT.
"Penanganan kebencanaan mulai dari pra bencana, bencana, dan pasca bencana di Kulon Progo, BPBD seringkali meminta bantuan kepada BPBD DIY sebagai leading sector dalam penanganan bencana di DIY karena kami tidak bisa langsung menggunakan BTT untuk penanganan bencana. Kami banyak berharap bantuan dari BPBD DIY saat terjadi bencana," kata Joko.
Ia mengatakan pada APBD Perubahan 2021 ini, BPBD Kulon Progo mendapat bantuan dari BPBD DIY berupa gergaji mesin, cangkul, sekop, angkung, dan lainnya. Selain itu, BPBD Kulon Progo mendapat bantuan sejumlah kawat bronjong untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan di wilayah Kecamatan Girimulyo.
"Hari ini kita dapatkan bantuan kawat bronjong 100 lembar, terpal, cangkul, sekop, senggong. Kita juga punya logistik bagi warga terdampak. Assessment yang dilakukan temen-temen TRC BPBD Kulonprogo juga memperhatikan bantuan apa saja yang tepat diberikan kepada warga terdampak bencana, seperti longsor," kata Joko.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutedjo, mengatakan potensi bencana hidrometeorologi di antaranya banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan angin kencang. Terlebih, kondisi geografis Kulon Progo yang beragam dan dialiri oleh sejumlah sungai besar menjadi perhatian yang serius oleh pemkab setempat.
Sebagai langkah mitigasi, pemkab menganggarkan BTT sebesar Rp20 miliar. Sebelumnya, BTT hanya dianggarkan senilai Rp7 miliar, Rp 5,4 miliar diantaranya telah digunakan untuk penanganan COVID-19.
"Pada APBD Perubahan 2021, kami tambahkan lagi seiring munculnya risiko bencana dampak fenomena La Nina," kata Sutedjo.
