Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri mencari skema dan menyusun perhitungan yang matang untuk mempersiapkan transisi energi dari sumber daya fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Presiden Jokowi, dalam The 10th Indonesia Ebtke Conex 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, mengatakan pengembangan dan pengelolaan industri EBT membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Di sisi lain pemerintah juga tidak mungkin mengkonversi biaya transisi energi ke EBT itu ke harga yang dibebankan kepada konsumen.
“Pertanyaannya skenarionya seperti apa ? Misalnya, ini misalnya pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gap-nya ini, siapa? Ini yang belum ketemu,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan besarnya harga transisi energi juga tak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah tidak mungkin menaikkan tarif listrik kepada konsumen untuk membiayai transisi energi tersebut.
“Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin, atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? juga tidak mungkin. Ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu, karena itu kenaikan sangat tinggi sekali. Pertanyaannya skenarionya seperti apa kita sekarang,” ujar Presiden Jokowi.
Oleh karena itu Presiden memerintahkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyusun skema transisi energi di dalam negeri.
"Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya riil, ada hitung-hitungan angkanya riil. Kalau bisa transisi, pasti ada harga naik. Ini siapa yang bertanggung jawab, pemerintah atau masyarakat atau masyarakat global, mau mereka nombokin negara ini?" kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, potensi EBT di Indonesia mencapai 418 Giga Watt (GW). Hal itu meliputi pembangkit listrik hydropower (tenaga air), pembangkit listrik geothermal (tenaga panas bumi), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), arus bawah laut, hingga solar panel.
"Negara ini punya potensi yang besar. Indonesia punya 4.400 sungai yang gede dan sedang. Bisa digunakan untuk hydropower (PLTA), tapi investasinya besar sekali," kata Presiden Jokowi.
