Wakil Ketua DPR: Upaya perketat pelancong internasional belum cukup

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin mengatakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperketat para pelancong masuk ke Indonesia belum cukup jika melihat dari lonjakan kasus COVID-19.

"Saya kira perlu dipertimbangkan penutupan akses kedatangan warga negara asing (WNA)," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan Indonesia sudah dua kali mengalami lonjakan kasus COVID-19. Hal itu karena adanya WNA maupun warga negara Indonesia (WNI) yang membawa virus saat datang di Tanah Air.



Merujuk dari kejadian sebelumnya, kata dia, pemerintah seharusnya belajar agar COVID-19 tidak kembali melonjak. Jangan sampai ada anggapan "imported cases" berisiko kecil. Justru, hal itu membahayakan dan memperberat penanganan pandemi.

Saat ini, kata dia, dengan adanya COVID-19 Varian Omicron maka sudah sewajarnya pemerintah segera mempertimbangkan penutupan akses kedatangan WNA. Baik di pintu masuk bandara, pelabuhan, dan perbatasan negara.

"Kita lihat sejumlah negara mulai menutup akses, terutama dari negara-negara di Afrika Selatan, kata Gus Muhaimin.



Di sisi lain, ia mendukung keputusan pemerintah menambah masa karantina bagi WNA dan WNI yang datang dari luar negeri yang sebelumnya dari tiga hari menjadi tujuh hari serta 14 hari bagi mereka yang datang dari 10 negara, seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong.

Tidak hanya itu, ia mendukung penuh langkah pemerintah menerapkan PPKM level 3 dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah antisipatif melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.



"Saya dukung penambahan masa karantina dan PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru 2022," ujarnya.

Ia mendorong pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan komunal. Di samping itu, masyarakat diminta agar tidak pilih-pilih jenis vaksin.

"Semua jenis vaksin yang disediakan pemerintah adalah vaksin terbaik," kata dia.