PKBI siap membantu Pemkab Kulon Progo turunkan angka perkawinan remaja

Kulon Progo (ANTARA) - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, siap membantu pemerintah setempat untuk menurunkan angka perkawinan remaja karena berdampak signifikan pada pendidikan dan kesehatan, khususnya pada remaja putri.

Koordinator Relawan PKBI Kulon Progo Wahyu Nurbaningsih di Kulon Progo, Jumat, mengatakan di masa pandemi ini membawa dampak signifikan pada pola belajar di sekolah menjadi belajar daring, karena kurangnya pengawasan orang tua serta pengaruh media sosial dengan beberapa faktor pergaulan bebas yang akhirnya menjadi penyebab perkawinan remaja.

"Melihat dari fenomena tersebut, kami dari PKBI memandang kesehatan reproduksi harus terus diberikan kepada remaja, kami berharap di Era 2022 akan ada kerja sama dengan Pemkab Kulon Progo supaya angka perkawinan remaja bisa normal kembali,” kata Wahyu.

Menurut dia, angka perkawinan remaja berdampak signifikan pada pendidikan dan kesehatan, khususnya pada remaja putri seperti komplikasi yang kemungkinan terjadi kanker serviks dan bayi yang dilahirkan berisiko mempunyai berat badan yang rendah dan tubuh pendek, serta rentannya praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Perkawinan remaja ini harus benar-benar ditekan supaya tidak menjadi persoalan gunung es di kemudian hari," katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan Kulon Progo telah memiliki Peraturan Daerah (perda) pembangunan keluarga untuk regulasi tingkat daerah. Kemudian pembangunan keluarga agar lebih didetailkan melalui Perda tentang Pembangunan Keluarga.

Lebih lanjut, Sutedjo mengatakan komitmen dan sinergi dari teman-teman PKBI tetap terjaga dengan baik sehingga akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

"Kami rasa nanti dari PKBI Kulon Progo akan bisa lebih detail membahas kaitannya dengan masalah kesehatan reproduksi dan akan kami bentuk panitia di 2022 gerakan penanganan remaja untuk menyiapkan mereka supaya betul-betul bisa menyadari bahwa perkawinan dini dari sisi sosial apapun itu kurang baik, kemudian pengendalian dan pembinaan dari anak remaja perlu perhatian dari kita semua," kata Sutedjo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ariadi menambahkan kegiatan itu bersinergi dengan kegiatan DPMD PPKB, yaitu kegiatan pendampingan keluarga untuk seluruh kapanewon di Kulon Progo dengan minimal per desa satu tim tergantung luas wilayah dan KK.

"Tim ini nantinya akan mendampingi masyarakat khususnya pra-nikah yang sebelumnya akan dievaluasi terkait dengan bobotnya atau segi kesehatannya, dan secara mental sebelum menikah," kata Ariadi.