Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta pemerintah setempat mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan petani kesulitan mendapat pupuk saat memasuki masa tanam.
Akhid Nuryati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan DPRD Kulon Progo sering mendapat aduan dari petani Kulon Progo bahwa terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Tidak dapat kita pungkiri bahwa sektor pertanian adalah penopang pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo yang tidak terpengaruh pandemi COVID-19. Sehingga, kami mendorong Pemkab Kulon Progo mengawasi distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, jangan sampai ada kelangkaan pupuk di tingkat petani," harapnya.
Ia mengatakan petani juga mengeluhkan tidak bisa mendapatkan pupuk sesuai yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi yang disusun kelompok tani.
"Kami minta Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengevaluasi kembali kebutuhan pupuk bersubsidi di Kulon Progo. Jangan sampai berpengaruh pada produksi padi di Kulon Progo," harapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mendapat keluhan dari petani yang kesulitan menggunakan kartu tani dalam membeli pupuk bersubsidi sehingga petani mau tidak mau membeli pupuk non subsidi.
"Kami minta Dinas Pertanian dan Pangan mendampingi petani dalam pembelian pupuk bersubsidi. Jangan sampai petani ini semakin sulit pada masa pandemi COVID-19," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugroho mengatakan pengawasan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di bawah koordinasi Bagian Perekonomian Setda Kulon Progo.
Komisi pengawas ini terdiri dari OPD teknis, yakni Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, serta lintas intansi seperti Kejaksaan dan Polres Kulon Progo.
"Pengawasan dilaksanakan secara terpadu dan rutin," katanya.
Aris juga menjamin ketersediaan pupuk Urea, SP36 dan organik aman hingga akhir tahun. Bahkan Phonska ada tambahan alokasi sebesar 407 ton untuk Desember ini. Penambahan ini dialokasikan di kecamatan yang masuk musim tanam di Sentolo, Pengasih, Panjatan, Wates dan Temon.
"Petani yang kesulitan menggunakan kartu tani, silakan datang ke kantor BRI terdekat untuk minta diaktifkan," imbaunya.
Berita Lainnya
Bantul sosialisasikan pembelian elpiji bersubsidi dengan menunjukkan KTP
Rabu, 20 Maret 2024 21:13 Wib
Pemkab sebut harga-pasokan elpiji bersubsidi di Bantul terkendali
Selasa, 12 Maret 2024 18:47 Wib
Bantul terus sosialisasikan ke kelompok tani penebusan pupuk dengan KTP
Rabu, 28 Februari 2024 21:58 Wib
"Automatic adjustment" antisipasi pembiayaan program, beber Airlangga
Kamis, 15 Februari 2024 5:16 Wib
Seluruh pangkalan Yogyakarta menerapkan pembelian elpiji 3 kg pakai KTP
Selasa, 6 Februari 2024 10:17 Wib
Polda DIY meringkus tiga tersangka penyalahgunaan elpiji bersubsidi
Senin, 5 Februari 2024 13:26 Wib
Bantul mendampingi kelompok tani susun RDKK pupuk bersubsidi
Sabtu, 13 Januari 2024 15:38 Wib
DKPP Bantul gencar sosialisasi kemudahan petani tebus pupuk subsidi
Selasa, 19 Desember 2023 19:36 Wib