Bantul (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan dengan pembatasan kuota untuk kapal penangkap ikan maupun nelayan di seluruh Indonesia guna menjaga produktivitas hasil laut.
"Model atau kebijakan yang akan kami terapkan ke depan ini adalah penangkapan yang terukur dengan kuota ikan yang dibatasi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, seusai pencanangan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dalam rangka kick off Bulan Cinta Laut, bersama Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.
Menurut dia, kebijakan pembatasan kuota penangkapan ikan penting ditempuh, karena pemerintah selalu dihadapkan pada 'illegal unregulatted fishing', akibat penangkapan ikan dari dalam maupun luar yang tidak dilaporkan berapa yang diambil, tidak diregulasi dengan baik.
"Implementasi daripada kesehatan laut salah satunya adalah produktivitas laut, hasil laut itu adalah sektor perikanan, sektor perikanan inilah yang menjadi rebutan seluruh umat manusia di dunia, termasuk Indonesia yang begitu sangat luar biasa," katanya.
Menteri mengatakan, berdasarkan data yang diterima KKP dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dari sebanyak 12,2 juta ton per tahun produksi ikan di Indonesia, yang diperbolehkan ditangkap sebesar 80 persen, atau kira-kira sembilan juta ton ikan.
"Saya akan potong lagi hanya lima juta ton, dengan demikian keberkesinambungan ekonomi laut itu bisa untuk generasi-generasi yang akan datang, itu yang akan kami terapkan," katanya.
Menteri mengatakan, kontrak yang dilakukan adalah hanya boleh melakukan penangkapan ikan berdasarkan kuota, begitu juga nelayan tradisional di wilayah pantai tersebut akan diberikan kuota tertentu sesuai dengan 'by name by address' atau nama dan alamat.
"Jadi kalau nelayan tradisional bukan dari wilayah sini misalnya, karena ini kan wilayah laut Pantai Parangtritis, ya dia nelayan lain tidak boleh ambil di sini, begitu sebaliknya," katanya.
Menteri mengatakan,"Akan kami awasi dengan satelit, akan kami awasi dengan radar, akan kami awasi dengan kapal yang patroli terus menerus selama 24 jam, supaya laut kita bersih," katanya.
Berita Lainnya
Kuota wisata di kawasan konservasi nasional diatur pemerintah
Sabtu, 6 April 2024 10:44 Wib
Perkuat pemasaran rajungan, pemerintah ajak forum komunikasi nelayan
Senin, 11 Maret 2024 14:51 Wib
Empat pengebom ikan di Sulteng ditangkap
Senin, 11 Maret 2024 11:06 Wib
Satu kapal Malaysia ditangkap di Selat Malaka
Rabu, 6 Maret 2024 2:52 Wib
Indonesia perluas pangsa pasar tuna ke Jepang
Sabtu, 17 Februari 2024 5:27 Wib
Bupati Bantul: Industri rakyat pengolahan ikan hasil tangkapan nelayan
Senin, 22 Januari 2024 20:52 Wib
Baca, ribut pajak hiburan hingga dugaan suap perusahaan SAP
Minggu, 21 Januari 2024 7:45 Wib
RI-Vietnam kerja sama di sektor perikanan
Jumat, 12 Januari 2024 15:10 Wib