Bawaslu kampanyekan antipolitik uang

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan intensif mengkampanyekan antipolitik uang melalui Program "Desa Sadar Pengawasan dan Antipolitik Uang" di Desa Kalola, Kabupaten Wajo.

"Melalui program ini kita mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan gerakan pencegahan politik uang pada pelaksanaan pemilu, pilkada maupun pilkades," papar Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi melalui siaran persnya yang diterima, Minggu.

Ia mengemukakan praktik politik uang sangat rentan merusak tatanan demokrasi yang sudah terbangun. Selain itu, politik menggunakan uang sebagai upaya mendapatkan dukungan bertentangan dengan aturan yang ada.

"Mengapa politik uang harus dicegah karena politik uang merupakan pemicu utama terjadinya korupsi. Korupsi telah membuat demokrasi bangsa ini terus merosot. Dengan upaya pencegahan politik uang akan membuat rakyat semakin sejahtera karena memilih orang berintegritas" ujarnya.

Anggota Bawaslu Sulsel lainnya Amrayadi yang menjadi narasumber dalam diskusi publik itu menjelaskan bahwa politik uang atau jual beli suara dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada dilarang undang-undang dan sanksinya cukup berat.

"Politik uang telah mencederai demokrasi karena pemilih tidak lagi berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya," kata mantan Ketua KPU Soppeng ini.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Wajo, Andi Ismirar Sentosa mengapresiasi pembentukan "Desa Sadar Pengawasan dan Antipolitik Uang". Ia berharap masyarakat aktif mengikuti kegiatan Bawaslu sebagai bagian dari pendidikan politik.

Program tersebut ditandai dengan peresmian "Desa Sadar Pengawasan dan Antipolitik Uang" disertai diskusi publik dan penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Wajo dengan Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.