Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera menggeser fokus pembangunan ke wilayah selatan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di provinsi ini.
"Keberpihakan pembangunan harus ke selatan, sudah tidak bisa (ditunda) lagi, tapi bukan berarti yang utara kita tinggal," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.
Wilayah selatan yang dimaksud Benny adalah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul yang angka kemiskinannya lebih tinggi dibanding Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
Beberapa pembangunan di wilayah selatan yang secara konkret telah dimulai di antaranya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan pembukaan akses wisata kawasan selatan, salah satunya di Gunungkidul.
"Selama ini kalau mau ke Gunungkidul selalu macet, kami akan buka aksesnya," kata dia.
Ia mengatakan agar satu sama lain tidak saling bersaing, maka pembangunan tiga kabupaten di sisi selatan DIY itu akan berkoordinasi dan bersinergi.
"Harus ada konvergensi satu sama lain. Tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bicara dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo," kata dia.
Arah pembangunan ke selatan, menurut Beny, telah tertuang dalam visi dan misi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X karena potensi ekonomi cukup besar berada di kawasan selatan DIY, khususnya untuk hasil laut dan pariwisata.
"Maka kita bicaranya tidak hanya pantai tapi 12 mil laut yang harus kita kembangkan. Selatan itu berpikirnya sampai ke sana, maka kita bicaranya yang besok ada tol laut dan sebagainya, jadi hamparan di selatan itu sangat luar biasa potensinya," kata dia.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan III Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi DIY berada pada peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Namun, berdasarkan perhitungan angka kemiskinan, DIY tercatat sebesar 11,49 persen atau berada di atas rerata nasional sekitar 9,57 persen.
Menurut Beny, kemiskinan bukan hanya dilihat dari statistik angka, melainkan harus dilihat bagaimana kehidupan masyarakat dengan parameter-parameter lain seperti tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan, tingkat kebahagiaan, dan lainnya.
"Bisa dilihat, angka-angka ini sering kontradiksi yang tidak sesuai dengan paradoks atau anomali. Soal usia harapan hidup, soal angka kebahagiaan, soal angka harapan rata-rata lama sekolah, dan soal indeks kesejahteraan di DIY menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan angka statistik kemiskinan," ujar Beny.
Pemda DIY menggeser pembangunan ke selatan untuk entaskan kemiskinan
Potret dari kamera drone jembatan Kretek Dua di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ANTARA/HO/Humas Pemkab Bantul))
