Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding mendukung upaya pemerintah mensosialisasikan penggunaan kendaraan ramah lingkungan yakni kendaraan berbasis listrik kepada masyarakat lewat berbagai program.
“Gerakan penggunaan bahan bakar non-fosil harus menjadi fokus utama agar mengurangi tingkat emisi karbon di udara. Jadi budaya penggunaan kendaraan non-fosil atau listrik atau gas harus digalakkan,” ujar Karding dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Legislator tersebut juga mendorong Pemerintah untuk memperbanyak program peralihan dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) beremisi tinggi ke kendaraan listrik.
Karding menilai, harus ada upaya tambahan dari subsidi kendaraan listrik agar hasil pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dapat berkelanjutan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
“Jika kendaraan listrik menjadi populer dan diadopsi secara luas, dampak positif terhadap kualitas udara akan semakin terasa," katanya.
Karding juga minta Pemerintah menyiapkan infrastruktur yang lengkap untuk penggunaan kendaraan listrik. Termasuk pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya.
Dengan demikian, ketika masyarakat beralih ke kendaraan listrik, maka terjamin juga fasilitas penunjang penggunaan kendaraannya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR dukung pemerintah sosialisasikan kendaraan listrik
Berita Lainnya
Aparat diminta siaga menghadapi puncak arus balik Lebaran 2024
Senin, 15 April 2024 0:11 Wib
Kegiatan nonakademik di Indonesia diperbanyak untuk cegah perundungan
Sabtu, 6 April 2024 4:34 Wib
Jangan digeneralisasi perdagangan orang, kasus mahasiswa magang di Jerman
Jumat, 5 April 2024 9:50 Wib
Budaya-kearifan lokal di Indonesia perlu masuk 52 RUU Kabupaten/Kota
Kamis, 4 April 2024 19:30 Wib
Kemendikbudristek diminta proaktif cegah TPPO mahasiswa magang di Jerman tak terulang
Kamis, 4 April 2024 19:25 Wib
Legislator: Diduga ada peran birokrasi di TPPO mahasiswa magang di Jerman
Kamis, 4 April 2024 16:12 Wib
Ketua DPR RI: Usai diguncang gempa, Kemenlu harus proaktif cek WNI di Taiwan
Kamis, 4 April 2024 13:01 Wib
Penyebab guru honorer tak kunjung diangkat ASN, dibeber legislator
Selasa, 2 April 2024 17:32 Wib