Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan penghargaan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.
Penghargaan diserahkan langsung Bupati Sleman, Harda Kiswaya saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan, di Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Senin.
Harda Kiswaya mengatakan, berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkup Pemerintah Daerah tahun 2024, terdapat tiga OPD yang berhasil membawa Kabupaten Sleman menjadi peringkat ketiga nasional level kabupaten dengan rata-rata skor 4,63 kategori A.
Ketiga OPD tersebut yakni RSUD Sleman dengan skor 4,66 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan skor 4,63 dan Dinas Sosial dengan skor 4,59.
"Dengan capaian itu, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan apresiasi dan penghargaan pendamping berupa satu unit laptop," katanya.
Kemudian berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman, OPD bersifat khusus yang mencapai kinerja terbaik ialah RSUD Prambanan dengan skor 4,31, peringkat dua Kapanewon (Kecamatan) Depok dengan skor 4,175 dan peringkat ketiga Kapanewon Gamping dengan skor 4,171.
Selanjutnya, Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman kategori OPD Pelaksanaan Teknis Daerah yang mencapai kinerja terbaik diraih Puskesmas Mlati dengan skor 3,44, Puskesmas Gamping I dengan skor 3,43 , dan pada peringkat ketiga diraih Puskesmas Gamping II dengan skor 3,32.
"Capaian ini perlu dijadikan motivasi bagi OPD lain yang belum meraih penghargaan," katanya.
Harda menekankan pemberian layanan prima kepada masyarakat adalah kewajiban bagi semua OPD.
"Selamat bagi OPD yang menerima apresiasi hari ini, dan bagi yang belum semoga bisa segera menyusul meningkatkan kualitas layanan. Mari kita lakukan pembenahan dan peningkatan layanan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Sleman," katanya.
Bupati Sleman menargetkan agar pembuatan SOP layanan publik dapat diselesaikan pada bulan ini. Hal ini ditargetkan agar seluruh OPD dapat lebih memahami aturan dan batasan dalam melayani masyarakat.
"Sehingga diharapkan kebutuhan masyarakat Sleman tak hanya teratasi secara cepat namun juga tepat," katanya.
Harda mengatakan, SOP ini menjadi patokan bagi seluruh OPD dalam melayani masyarakat, sehingga diharapkan layanan Pemkab Sleman dapat meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
