Gunungkidul (ANTARA) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Tahun 2025–2029 yang digelar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mengawal pembangunan daerah ini yang semakin berkualitas.
"Musrenbang ini adalah ikhtiar untuk mengawal pembangunan yang semakin berkualitas," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Arif Aldian pada pembukaan Musrenbang RPJMD di Gunungkidul, Rabu.
Menurut dia, upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui penguatan sektor unggulan, optimalisasi teknologi informasi, pelayanan publik yang prima, serta pemberdayaan masyarakat.
Musrenbang ini merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyepakati arah pembangunan daerah, termasuk penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program-program yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
"Ini merupakan kelanjutan dari serangkaian tahapan yang telah dilalui, mulai dari penyusunan Rancangan Teknokratik, Rancangan Awal RPJMD, konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD, hingga konsultasi dengan Gubernur DIY," katanya.
Pihaknya menyoroti tren ekonomi dan sosial Gunungkidul, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, serta tren penurunan tingkat kemiskinan dari 17,07 persen pada 2020 menjadi 15,18 persen pada 2024.
"Di tengah dinamika global dan kondisi VUCA (volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity) yang penuh ketidakpastian, forum ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih adaptif dan responsif," kata Arif.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, penyusunan RPJMD 2025–2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, dengan fokus pada "Penguatan Pondasi Pembangunan" sebagai dasar menuju Indonesia Emas 2045.
"Penguatan pondasi pembangunan akan dilakukan melalui transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta penguatan ketahanan daerah dan ekologi. Ini merupakan bentuk nyata sinkronisasi antara RPJPN, RPJPD DIY, dan RPJPD Gunungkidul," katanya.
Bupati mengatakan Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Gunungkidul, menandai komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadaban, berdaya saing, dan lestari.
"Saya berharap forum ini menjadi ruang dialog yang konstruktif, sehingga menghasilkan RPJMD yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan," katanya.
