Temanggung (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat ke depan harus dilakukan secara ketat dan akuntabel.
Ia menolak keras adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyeleksian peserta didik, serta meminta keterlibatan masyarakat dan media untuk ikut mengawasi.
“Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi,” kata Saifullah Yusuf saat sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini, Kabupaten Temanggung, Minggu (4/5).
Ia menegaskan bahwa sistem seleksi siswa akan berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional dan dilakukan melalui verifikasi lapangan secara kolektif.
“Basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, setelah itu dicek ke lapangan ramai-ramai, tidak sendiri,” ucapnya.
Baca juga: DIY buka pendaftaran Sekolah Rakyat hingga 30 April
Baca juga: Mensos meninjau kesiapan Tamansiswa jadi Sekolah Rakyat di Yogyakarta
Menurutnya, proses verifikasi tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, kepala desa atau lurah, kepala sentra, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dalam pengecekan tersebut melibatkan pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah, kemudian juga ada kepala sentra, ya kan, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS),” imbuhnya.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menekankan bahwa hanya mereka yang benar-benar tergolong dalam kategori miskin dan miskin ekstrem yang berhak diterima di Sekolah Rakyat.
“Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin,” katanya.
Baca juga: Taman Siswa siap bersinergi mengembangkan Sekolah Rakyat di Yogyakarta
Baca juga: Gedung bekas Balai Kemensos di Bantul akan difungsikan untuk Sekolah Rakyat
Ia bahkan mencontohkan salah satu calon siswa ideal, yakni seorang janda yang bekerja sebagai buruh tani dan menghidupi empat anak.
“Profil-profil keluarga seperti ini yang dididik untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat,” katanya.
Dengan pendekatan berbasis data dan verifikasi berlapis, Gus Ipul menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program ini.
“Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya,” tutupnya.
Baca juga: Mensos kaji usulan Taman Siswa di Yogyakarta untuk Sekolah Rakyat
Baca juga: Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga tidak mampu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensos sebut penerimaan siswa Sekolah Rakyat diperketat
